KBR, Jakarta- Indonesia dan Tiongkok berencana mengadakan kerja sama di bidang energi terbarukan. Ini disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam acara Indonesia-China Energy Forum (ICEF) ke-6 di Beijing.
"Ada beberapa yang kita bahas, seperti teknologi batu bara untuk pembangkit listrik, energi terbarukan ke depan bagaimana. Mereka juga mau menjajaki kerja sama geothermal," kata Menteri Jonan kepada Antara, Selasa (9/7/2019).
Dalam forum ICEF yang digelar tanggal 8 - 10 Juli 2019, Indonesia mengirim 50 orang delegasi dari pihak Kementerian ESDM, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Pertamina untuk bertemu dengan sejumlah mitra sekaligus calon mitra dari Tiongkok.
Selain membicarakan kelanjutan kerja sama migas, di situ Indonesia-Tiongkok juga membahas peluang kerja sama untuk pengembangan energi geothermal dan biofuel.
"Kalau biayanya ternyata lebih rendah kita manfaatkan di dalam negeri, karena energi itu selain tersedia juga harus bisa dijangkau masyarakat," kata Direktur Perencanaan, Investasi, dan Manajemen Risiko PT Pertamina, Heru Setiawan.
Baca Juga: Ini Harga Listrik Energi Terbarukan, Mahal atau Murah?
Energi Terbarukan di Tiongkok
Menurut International Renewable Energy Agency (IRENA), Tiongkok tergolong sebagai negara pengguna energi terbarukan paling besar di dunia.
Tiongkok menjadi negara nomor satu dalam pemanfaatan hydropower dan windpower, sekaligus pasar utama untuk panel surya.
IRENA juga menyebut, Tiongkok bisa memasang harga murah untuk energi terbarukan karena pemerintahnya menaruh investasi besar-besaran di sana.
Harga Energi Terbarukan Kian Terjangkau
Kalau dilihat secara global, harga energi terbarukan sudah turun 46 persen dibanding satu dekade lalu. Kini listrik energi terbarukan harganya sudah lebih murah dari listrik migas dan sudah bisa bersaing dengan listrik batubara.
IRENA memperkirakan dalam lima tahun ke depan harganya akan lebih murah lagi, seiring dengan bertambahnya jumlah pemasok teknologi energi terbarukan, serta investasi negara-negara dunia yang kian meningkat.
Editor: Rony Sitanggang
"Mereka tidak bayar pajak, mereka nangkap ikan di laut. Menguras sumber daya ikan. Ini menyebabkan kerugian negara."
"Investasi swasta dibutuhkan kerena pendanaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur terbatas."
"Setiap makalah dibaca oleh tiga orang, dan penilaian itulah yang akan digunakan oleh Pansel untuk menentukan peserta lolos atau gugur seleksi," 
Pengajuan PK, kata Moeldoko, berkaitan dengan citra pemerintah Indonesia di mata dunia internasional.
UU No. 7 Tahun 2016 sudah menetapkan, pemerintah pusat dan daerah wajib menciptakan kondisi yang menghasilkan harga menguntungkan petambak garam lokal.
"Keinginan saya supaya laut ini diberi hak asasi laut. Manusia yang kecil saja punya hak asasi," 
"Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian, sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir,"
Seharusnya perjalanan luar negeri dilakukan dengan membawa hasil dan jelas peruntukannya. 
“Tidak hanya Astra, seluruh perbankan, hampir mayoritas perbankan nasional, BUMN maupun perbankan swasta, lembaga-lembaga asuransi termasuk BPR, termasuk lembaga-lembaga lain semua sudah ada MOU."
Sebagai negara maritim sekaligus negara tropis, Indonesia disebut punya potensi panas laut yang amat besar.
“Urusan Depok aja, kalau itu memang dianggap bermanfaat bagi masyarakat Depok disetujui bersama dengan DPRD ya silakan saja."
"Kami tidak bisa ikut campur apa-apa termasuk pak Anies"
"Agustus sudah dimulai kalau dalam prediksi saya,"
"Ketidak konsistenan pemerintah menjalankan hak-hak anak atas pendidikan."
"Di lain pihak, dari pihak Tiongkok, mereka melihat ini adalah masalah keluarga."
"Sejak awal, kata Eddy, PAN telah mengucapkan selamat bekerja kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo - Ma'ruf Amin."
"Itu manfaatnya untuk orang asli belum terlihat. Sehingga orang bertanya itu sebenarnya jalan untuk siapa?"
"Paling tidak negara harus bertanggung jawab atas korban. Karena apa yang terjadi kondisi hari ini di Nduga adalah perintah Presiden."
"Karena penggunaan pasal-pasal karet, salah satunya adalah Pasal 28 ayat 2 (UU ITE), telah begitu eksesif dan menimbulkan ketakutan berpendapat bagi rakyat Indonesia."
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengklaim, pemerintahan Jokowi telah menjalankan sejumlah langkah untuk menekan angka Karhutla, hingga turun 98 persen dalam empat tahun.