KBR, Jakarta- Indonesia dan Tiongkok berencana mengadakan kerja sama di bidang energi terbarukan. Ini disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam acara Indonesia-China Energy Forum (ICEF) ke-6 di Beijing.
"Ada beberapa yang kita bahas, seperti teknologi batu bara untuk pembangkit listrik, energi terbarukan ke depan bagaimana. Mereka juga mau menjajaki kerja sama geothermal," kata Menteri Jonan kepada Antara, Selasa (9/7/2019).
Dalam forum ICEF yang digelar tanggal 8 - 10 Juli 2019, Indonesia mengirim 50 orang delegasi dari pihak Kementerian ESDM, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Pertamina untuk bertemu dengan sejumlah mitra sekaligus calon mitra dari Tiongkok.
Selain membicarakan kelanjutan kerja sama migas, di situ Indonesia-Tiongkok juga membahas peluang kerja sama untuk pengembangan energi geothermal dan biofuel.
"Kalau biayanya ternyata lebih rendah kita manfaatkan di dalam negeri, karena energi itu selain tersedia juga harus bisa dijangkau masyarakat," kata Direktur Perencanaan, Investasi, dan Manajemen Risiko PT Pertamina, Heru Setiawan.
Baca Juga: Ini Harga Listrik Energi Terbarukan, Mahal atau Murah?
Energi Terbarukan di Tiongkok
Menurut International Renewable Energy Agency (IRENA), Tiongkok tergolong sebagai negara pengguna energi terbarukan paling besar di dunia.
Tiongkok menjadi negara nomor satu dalam pemanfaatan hydropower dan windpower, sekaligus pasar utama untuk panel surya.
IRENA juga menyebut, Tiongkok bisa memasang harga murah untuk energi terbarukan karena pemerintahnya menaruh investasi besar-besaran di sana.
Harga Energi Terbarukan Kian Terjangkau
Kalau dilihat secara global, harga energi terbarukan sudah turun 46 persen dibanding satu dekade lalu. Kini listrik energi terbarukan harganya sudah lebih murah dari listrik migas dan sudah bisa bersaing dengan listrik batubara.
IRENA memperkirakan dalam lima tahun ke depan harganya akan lebih murah lagi, seiring dengan bertambahnya jumlah pemasok teknologi energi terbarukan, serta investasi negara-negara dunia yang kian meningkat.
Editor: Rony Sitanggang
Jika ingin menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu dengan jalur non-yudisial, maka harus ada prinsip dan mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.
Suciwati menganggap pemerintah mencari mudah, mencari aman dan tidak bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
"Bahkan kalau kita lihat jamnya ada yang memang sudah mepet-mepet dengan batas akhir pendaftaran partai politik,"
"Nah kalau hari ini Bapak Presiden membentuk tim menyelesaikannya di luar pengadilan, maka yang perlu kita tahu dan harus dibuka dulu adalah metode yang seperti apa itu"
Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.
"Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai," 
Indonesia bersyukur, tapi kita juga harus waspada. Kita harus rukun, sejuk, kita harus hati-hati, kerja sama dengan baik.
Perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru negeri.
"Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR."
"Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah," 
Kunjungan tim untuk mengkonfirmasi banyak data dan informasi yang telah diterima.
"Terhadap hasil pengawasan, berupa 275 NIK penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota maupun pengurus Parpol"
KPK sudah menemui Kejaksaan Agung secara intens untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait penanganan perkara Surya Darmadi, tersangka korupsi Rp78 triliun. 
"Kita berasumsi, bahwa gratifikasi ini ada di semua lembaga, survei SPI juga bilang begitu kan? 99 persen ada gratifikasi. Jadi gratifikasi ada di semua lembaga, yang 774 ini juga ada."
Kejaksaan Agung menahan Surya Darmadi, alias Apeng, buronan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan kelapa sawit yang merugikan negara hingga Rp78 triliun.
Status Surya Darmadi yang merupakan buronan KPK sejak 2019 juga bisa menjadi faktor pemberat hukumannya sebab Surya tak kooperatif terhadap proses hukum.
saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2022.
"Surplus neraca perdagangan kita banyak ditopang oleh surplus komoditas nonmigas. Nonmigas kita yang surplus sebesar USD7,31 miliar. Ini utamanya adalah untuk komoditas bahan bakar mineral HS27"
Tentu ketika Pak Prabowo menjadi capres nanti, kan konstitusi kita mengamanatkan memang harus mengundurkan diri.
