SMRC: Tugas Cawapres Jokowi, Jadi Benteng Hadapi Serangan Lawan

KBR, Jakarta - Peneliti SMRC, Djayadi Hanan menilai bakal calon wakil presiden yang bakal dipilih Presiden Joko Widodo bukan untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi pada Pemilu Presiden 2019.

Djayadi Hanan mengatakan jika Jokowi memilih nama bakal cawapres dari kalangan Islam nonparpol, tujuannya adalah untuk memperbaiki citra negatif yang selama ini dituduhkan kubu lawan Jokowi. Menurut Djayadi, tudingan anti-Islam yang dilontarkan kubu lawan bisa mengganggu tingkat keterpilihan Jokowi pada Pemilu 2019.

"Tugas wakil presiden bukan untuk menaikan elektabilitas, tapi untuk membentengi Jokowi dari serangan yang mungkin ditujukan kepadanya. Memilih tokoh Islam itu karena menganggap bahwa ada citra atau label begitu; bahwa kubu Jokowi dianggap kurang ramah terhadap umat Islam," kata Djayadi Hanan kepada KBR, di Jakarta, Rabu (25/7/18).

Sejauh ini, Djayadi menyebut, kandidat terkuat yang masuk bursa bakal cawapres Jokowi dari golongan Islam non-parpol adalah Mahfud MD (eks Ketua Mahkamah Konstitusi) dan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi (sekarang Gubernur Nusa Tenggara Barat).

Sedangkan nama lain dari kalangan parpol yang masuk bursa, antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato, Ketua Umum PPP Romahurmuzzy, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Djayadi mengatakan, kandidat kuat cawapres kemungkinan dari kalangan Islam non parpol. Sebab stigma negatif kepada Jokowi cukup masif.

"Jokowi dianggap kurang ramah terhadap kalangan Islam. Maka dari itu cawapresnya diharapkan mampu menghadapi serangan itu. Dengan menampilkan citra melalui seleksi cawapres bahwa kubu Jokowi pun akomodatif terhadap agenda-agenda Islam dengan memasukan tokoh Islam sebagai cawapres," ujarnya.

Di sisi lain, Djayadi Hanan juga menyoroti kubu oposisi yang sampai hari ini belum memastikan nama bakal calon presiden dan wakilnya. Djayadi menyebut sejauh ini memang nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto paling banyak disebut untuk diusung partai oposisi. Hanya saja, tantangan terberatnya adalah kepastian pendamping Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden.

"Tiga partai yang mendukung Prabowo sama-sama punya jagoan untuk jadi cawapres. Masing-masing bersikukuh agar partainya yang dipilih. Itu tidak mudah untuk dikompromikan," kata Djayadi.

Berdasarkan survei SMRC, beberapa kandidat cawapres yang kuat dari kalangan oposisi antara lain Gubernur DKI Anies Baswedan, eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), Ahmad Heryawan (PKS), dan Zulkifli Hasan (PAN).

Djayadi menilai, selama kondisi ekonomi dan politik di masa pemerintahan Jokowi masih stabil, maka tidak mudah bagi oposisi dari keempat partai (Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat) pengusung Prabowo untuk mengalahkan Jokowi.

Nama sudah dipilih

Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama calon wakil presiden pada Pemilu 2019.

Pramono mengatakan seluruh partai politik pengusung Jokowi sudah menyetujui nama tersebut, dalam pertemuan para ketua umum partai dengan Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 23 Juli 2019.

 Nama cawapres Jokowi akan diumumkan menjelang penutupan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Pendaftaran ke KPU dibuka 4 hingga 10 Agustus 2018.

"Menunggu keputusan MK saja. Biar nggak berandai-andai. Pak Presiden sudah memberikan nama, tapi itu masih di saku beliau. Memang akan diumumkan pada waktunya. Tapi di internal Pak Jokowi dan partai-partai pendukung sudah mengerucut," kata Pramono di kantornya, Rabu(25/7).

Kendati begitu, Pramono yang menjabat Sekretaris Negara di kabinet Jokowi itu tidak menampik jika nama Jusuf Kalla masih memiliki peluang lagi menjadi pendamping Jokowi pada pemilu tahun depan.

Sejauh ini, selain nama seperti Mahfud MD dan Ma'ruf Amin, nama Jusuf Kalla masih diperhitungkan. Belakangan Kalla juga mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan terhadap masa jabatan capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi.

Editor: Agus Luqman