KBR, Jakarta - Peneliti SMRC, Djayadi Hanan menilai bakal calon wakil presiden yang bakal dipilih Presiden Joko Widodo bukan untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi pada Pemilu Presiden 2019.
Djayadi Hanan mengatakan jika Jokowi memilih nama bakal cawapres dari kalangan Islam nonparpol, tujuannya adalah untuk memperbaiki citra negatif yang selama ini dituduhkan kubu lawan Jokowi. Menurut Djayadi, tudingan anti-Islam yang dilontarkan kubu lawan bisa mengganggu tingkat keterpilihan Jokowi pada Pemilu 2019.
"Tugas wakil presiden bukan untuk menaikan elektabilitas, tapi untuk membentengi Jokowi dari serangan yang mungkin ditujukan kepadanya. Memilih tokoh Islam itu karena menganggap bahwa ada citra atau label begitu; bahwa kubu Jokowi dianggap kurang ramah terhadap umat Islam," kata Djayadi Hanan kepada KBR, di Jakarta, Rabu (25/7/18).
Sejauh ini, Djayadi menyebut, kandidat terkuat yang masuk bursa bakal cawapres Jokowi dari golongan Islam non-parpol adalah Mahfud MD (eks Ketua Mahkamah Konstitusi) dan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi (sekarang Gubernur Nusa Tenggara Barat).
Sedangkan nama lain dari kalangan parpol yang masuk bursa, antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato, Ketua Umum PPP Romahurmuzzy, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Djayadi mengatakan, kandidat kuat cawapres kemungkinan dari kalangan Islam non parpol. Sebab stigma negatif kepada Jokowi cukup masif.
"Jokowi dianggap kurang ramah terhadap kalangan Islam. Maka dari itu cawapresnya diharapkan mampu menghadapi serangan itu. Dengan menampilkan citra melalui seleksi cawapres bahwa kubu Jokowi pun akomodatif terhadap agenda-agenda Islam dengan memasukan tokoh Islam sebagai cawapres," ujarnya.
Di sisi lain, Djayadi Hanan juga menyoroti kubu oposisi yang sampai hari ini belum memastikan nama bakal calon presiden dan wakilnya. Djayadi menyebut sejauh ini memang nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto paling banyak disebut untuk diusung partai oposisi. Hanya saja, tantangan terberatnya adalah kepastian pendamping Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden.
"Tiga partai yang mendukung Prabowo sama-sama punya jagoan untuk jadi cawapres. Masing-masing bersikukuh agar partainya yang dipilih. Itu tidak mudah untuk dikompromikan," kata Djayadi.
Berdasarkan survei SMRC, beberapa kandidat cawapres yang kuat dari kalangan oposisi antara lain Gubernur DKI Anies Baswedan, eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), Ahmad Heryawan (PKS), dan Zulkifli Hasan (PAN).
Djayadi menilai, selama kondisi ekonomi dan politik di masa pemerintahan Jokowi masih stabil, maka tidak mudah bagi oposisi dari keempat partai (Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat) pengusung Prabowo untuk mengalahkan Jokowi.
Nama sudah dipilih
Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama calon wakil presiden pada Pemilu 2019.
Pramono mengatakan seluruh partai politik pengusung Jokowi sudah menyetujui nama tersebut, dalam pertemuan para ketua umum partai dengan Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 23 Juli 2019.
Nama cawapres Jokowi akan diumumkan menjelang penutupan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Pendaftaran ke KPU dibuka 4 hingga 10 Agustus 2018.
"Menunggu keputusan MK saja. Biar nggak berandai-andai. Pak Presiden sudah memberikan nama, tapi itu masih di saku beliau. Memang akan diumumkan pada waktunya. Tapi di internal Pak Jokowi dan partai-partai pendukung sudah mengerucut," kata Pramono di kantornya, Rabu(25/7).
Kendati begitu, Pramono yang menjabat Sekretaris Negara di kabinet Jokowi itu tidak menampik jika nama Jusuf Kalla masih memiliki peluang lagi menjadi pendamping Jokowi pada pemilu tahun depan.
Sejauh ini, selain nama seperti Mahfud MD dan Ma'ruf Amin, nama Jusuf Kalla masih diperhitungkan. Belakangan Kalla juga mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan terhadap masa jabatan capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi.
Editor: Agus Luqman
SMRC: Tugas Cawapres Jokowi, Jadi Benteng Hadapi Serangan Lawan
"Tugas wakil presiden bukan untuk menaikan elektabilitas, tapi untuk membentengi Jokowi dari serangan yang mungkin ditujukan kepadanya."

Presiden Joko Widodo bertemu pimpinan partai koalisi pendukung di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018). (Foto: ANTARA/Biro Pers Istana/Rusman Djony)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
1 Juta Kasus Covid Presiden Ajak Semua Terlibat Protokol Kesehatan
"Harus ada sinergi antarelemen, mulai dari struktur paling atas di provinsi gubernur, bupati, walikota, sampai ke level bawah kades, RT, RW,"
Jokowi PP dan Perpres Turunan UU Cipta Kerja Difinalisasi
Finalisasi ditargetkan selesai dalam beberapa pekan kedepan
Jokowi Hampir 250 Ribu Nakes Sudah Divaksin
Jokowi memahami masih perlu perbaikan manajemen di lapangan agar proses vaksinasi bisa dipercepat
Jokowi Lantik Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi
5 anggota tersebut terdiri dari unsur profesional dan pemerintahan
1 Juta Kasus Covid Menkes Ingatkan Protokol Kesehatan
"Yang pertama itu tadi protokol kesehatan 3M itu harus seluruh rakyat bergerak bersama sama, nggak mungkin kita sendiri bisa."
Suntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua Presiden Jokowi Tidak Terasa
"Hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan dua minggu yang lalu tidak terasa."
Tes Covid-19 GeNose Kemenhub Mulai Februari
"Kementerian perhubungan menjadi pelopor untuk menggunakan alat ini, nanti secara bertahap di simpul-simpul transportasi."
Kasus Positif Covid-19 Tembus 1 Juta Menkes Butuh Kerja Keras 3T
"Kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras untuk memastikan bahwa program testing program tracing atau pelacakan dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi"
Pandemi Covid Menko Airlangga Proyeksi Dana Pemulihan Ekonomi Naik
"Pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di 2021 memerlukan support yang sama dengan 2020,"
KPK Periksa Dirut Operasional PT Pertani dalam Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19
KPK juga memanggil Dirut PT Bumi Pangan Digdaya Achmad Gamaludin Moeksin alias Agam
Kejagung Kantongi 7 Calon Tersangka Korupsi Asabri
Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung juga telah memeriksa 18 saksi dalam kasus ini
Hasil Tes PCR Covid-19 Lama Begini Upaya Kementerian Kesehatan
"Kita lihat bahwa untuk memperluas laboratorium untuk pemeriksaan PCR ada syarat-syarat tertentu."
GeNose Upaya Murah Menyisir Virus Korona
"Kita akan dorong semua public area juga pakai ini. Karena ini sudah dirilis oleh Genose, oleh Kementerian Kesehatan. "
Jokowi Ingatkan Pentingnya Toleransi Di Indonesia
Toleransi membantu merawat Indonesia kepada peradaban yang lebih maju harmonis dan modern
KNKT Lanjutkan Pencarian CVR Sriwijaya Air
Data CVR akan melengkapi data flight data recorder (FDR) yang sudah ditemukan, dan diunduh timnya.
Gubernur Anies Perpanjang PSBB Jakarta Hingga 8 Februari
"Akan fokus menjangkau dan menekan terjadinya klaster keluarga karena klaster keluarga menyumbang 566 klaster,"
Vaksinasi Covid-19 Satgas Sudah Lebih 146 Ribu Nakes
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,”
Pengembangan Vaksin Merah Putih ini Alasan Menristek Dorong banyak Metode
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,”
Banjir Kalsel Mulai Surut
Kapal ADRI 50 juga mengangkut personel TNI, bahan-bahan logistik, peralatan rumah sakit lapangan, serta alat berat guna membantu korban bencana alam di Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Barat.
Kemendag Klaim Stok Daging Sapi Aman
PT Suri Nusantara Jaya di Bekasi, Jawa Barat memiliki cadangan daging sapi dan kerbau hingga 17 ribu ton
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Pesan untuk Kapolri Baru terkait Catatan Pelanggaran HAM
Sudah Negatif Covid, Perlu Swab Ulang?
Kabar Baru Jam 8
Strategi Pengusaha Hotel dan Resto Merespons PPKM