Utang Indonesia Membengkak? Ini Penjelasan Sri Mulyani

KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kondisi utang pemerintah masih aman.

Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp13.717 triliun, rasio utang sejumlah Rp3.706,5 triliun hingga Juni 2017 berarti mencapai 27,02 persen dari PDB.

Meski begitu, kata Sri Mulyani, angka itu masih lebih rendah dibandingkan negara lain.

"Tiap kepala di Jepang menanggung hutang 93.000 US dolar. Dan Jepang populasinya sudah aging, artinya sudah tua masih punya utang. Kalau kita di Indonesia, bandingkan dengan PDB-nya, tiga kali lipatnya. Utang di Jepang mencapai lebih dari 200 persen dari PDB-nya. Itu yang paling ekstrem," kata Sri, di Jakarta, Kamis(27/7/2017).

Sri Mulyani mengatakan utang yang terus bertambah digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang pemerintah. Investasi yang dimaksud adalah untuk mengejar ketertinggalan proyek-proyek infrastruktur, serta penganggaran lebih untuk pos anggaran pendidikan, kesehatan, hingga jaminan sosial.

Pada periode 2012-2014, rasio utang Indonesia bertambah Rp609,5 triliun. Dengan angka itu, total belanja infrastruktur yang dikeluarkan mencapai Rp256 triliun. Untuk perlindungan sosial Rp35 triliun, dan pembangunan fisik di desa Rp88,6 triliun.

Sementara bila dibandingkan dengan utang periode 2015-2027, Sri menjelaskan, dengan utang Rp1.166 triliun, pemerintah melipatgandakan belanja infrastruktur hingga Rp912 triliun, pos pendidikan Rp1.176 triliun, kesehatan Rp262 triliun, dan pembangunan fisik Rp315 triliun.

"Bukan kami melakukan utang karena senang, tapi ini tactical investment untuk apa yang dibutuhkan Republik ini. Investasi manusia, investasi infrastruktur untuk mobilitas masyarakat," kata Sri Mulyani.

Utang negara, kata Sri Mulyani, tidak bisa dihindari. Sejak krisis menghantam ekonomi Indonesia periode 1997-1998, kata Sri, Indonesia praktis harus berjuang memperbaiki kondisi ekonomi. Sehingga pada masa itu hingga beberapa tahun ke belakang, proyek infrastruktur tertinggal.

Bank Dunia juga sudah berulang kali mengingatkan pemerintah untuk tidak meninggalkan pembangunan kualitas manusia. Pada laporan yang dirilis terakhir, Bank Dunia menekankan pentingnya investasi sejak dini pada kualitas SDM manusia.

"Kita terus kelola utang secara hati-hati dan bijak. Kita monitor resikonya. Kita juga lakukan strategi di penerbitan surat utang," tegas Sri.

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah Indonesia sampai Juni 2017 mencapai Rp3.706,52 triliun. Angka tersebut meningkat Rp34,19 triliun dari Mei 2017 sebesar Rp3.672,33 triliun.

Porsi utang tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp2.979,5 triliun (80,4 persen) dan pinjaman Rp727,02 triliun (19,6 persen).

Penambahan utang netto pada periode Januari-Juni 2017 sebesar Rp 191,06 triliun, berasal dari penerbitan SBN Rp198,89 triliun dan pelunasan pinjaman Rp7,83 triliun.

Editor: Agus Luqman