KBR, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) mempertimbangkan akan menarik kadernya dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penarikan kader kemungkinan dilakukan jika PAN melihat ada upaya melemahkan lembaga antikorupsi itu.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan partainya akan mengambil keputusan setelah melihat sepak terjang Pansus selama sebulan kedepan.
"Saya sudah pesan ke teman-teman di Pansus, jangan dicitrakan Pansus ini untuk bargaining kasus E-KTP. Itu tentu akan menghancurkan wibawa DPR. Kami akan kawal dari dalam. Kami lihat dulu sebulan ini. Kalau memperkuat KPK ya jaln terus, kalau tidak maka kami akan pikirkan kembali," kata Zulkifli di Komplek DPR, Selasa (25/7/2017).
Zulkifli mengatakan, sebagian publik menilai Pansus Angket KPK dibentuk karena ada kasus korupsi e-KTP yang menyeret anggota dewan. Ia memastikan PAN akan menarik diri dari Pansus jika ada barter seperti itu.
"Kalau memang betul ingin memperkuat KPK, ya mana dong. Akhirnya PAN manggil pakar hukum," kata Zulkifli.
Fraksi Gerindra di DPR sudah memutuskan lebih dulu mundur dari Pansus Angket DPR terhadap KPK.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengatakan Gerindra menarik anggotanya dari Pansus Angket, karena berbagai bukti yang dikumpulkan Pansus tidak lengkap. Namun ia enggan membeberkan apa yang dimaksud dengan bukti-bukti tersebut.
Fadli Zon mengatakan kerja Pansus Angket KPK tidak efektif karena ada tiga fraksi yang belum mengirimkan perwakilannya hingga saat ini. Ketiga Fraksi tersebut yakni Demokrat, PKS dan PKB.
"Kita lihat perkembangannya. Tapi, sejauh ini kita lihat memang yang di Pansus Angket itu lebih banyak fraksi-fraksi yang berada di dalam posisi pendukung pemerintah," kata Fadli.
Baca juga:
- Pengamat CSIS: Mau Boikot Anggaran KPK-Polri, DPR Sudah Mata Gelap!
-
Pansus Angket di DPR Ngotot Paksa KPK 'Serahkan' Miryam
Belum terima surat
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK belum menerima surat pengunduran diri Fraksi Gerindra dari kepanitiaan angket.
Wakil Ketua Pansus Angket KPK dari Nasdem, Taufiqulhadi mengatakan belum ada pembicaraan juga dari pimpinan Fraksi Gerindra ke pimpinan Pansus.
Taufiq mengatakan keluarnya Gerindra dari kepanitiaan tidak akan membatalkan keabsahan Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Selain itu, ia mengatakan, keluarnya Gerindra tidak akan menggangu kerja Pansus dalam menyelidiki kinerja KPK.
"Kalau misalnya Gerindra menarik diri, kemudian salah satu fraksi mengundurkan diri berarti ada lima Fraksi yang ada di dalam. Itu tidak berpengaruh dan ini sudah ada keabsahan dengan keluarnya lembar berita negara. Walaupun satu fraksi yang tertinggal, Pansus tetap akan berjalan," kata Taufiq di Gedung DPR, Senin (24/7/2017).
Taufiq bersikukuh kegiatan Pansus angket bukan untuk melemahkan apalagi membubarkan KPK. Ia meminta semua pihak tidak beropini dahulu terhadap kegiatan angket yang sedang bergulir.
"Kami hadirkan fakta-fakta dan saksi-saksi, lalu kita nilai semuanya. Apakah benar ada pelemahan?" ujarnya.
Dengan keluarnya Fraksi Gerindra, Pansus Hak Angket terhadap KPK saat ini terdiri dari enam fraksi yakni Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, PAN, Hanura dan PPP.
Sementara Fraksi Demokrat, PKB, dan PKS hingga saat ini tak kunjung mengirim perwakilan ke Pansus Angket KPK.
Baca juga:
-
Diperiksa KPK, Ketua Pansus Angket Sempatkan'Berlebaran' dengan Miryam S Haryani
-
Pansus Angket Datangi Napi, Forum Guru Besar Datangi Istana Dukung KPK
Editor: Agus Luqman
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
