KBR, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dikabarkan menolak menyelesaikan kasus tragedi pembantaian 'dukun santet' di Banyuwangi pada 1998-1999 lalu.
Kabar itu disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM Muhammad Nur Khoiron. Nur Khoiron mengatakan Bupati Azwar Anas sudah terang-terangan menolak menyelesaikan kasus yang memakan korban ratusan jiwa di Banyuwangi.
Nur Khoiron mengatakan kasus pembantaian 'dukun santet' merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang harus diselesaikan bersama. Tujuannya, agar masyarakat tahu siapa pelaku utama kasus yang terjadi 18 tahun silam itu. Apalagi, sampai sekarang dalang pembantaian itu belum terungkap.
"Bupati Banyuwangi ini tidak mau melakukan upaya pemulihan seperti yang dianjurkan oleh Komnas HAM. Bukan hanya tidak mau, bekerja sama dengan Komnas HAM saja menolak. Karena mereka ketakutan kalau ngomong HAM itu sepertinya merusak citra dia. Kalau Anda tanya lembaga mana saja yang kooperatif dan tidak kooperatif, maka Bupati Banyuwangi itu lembaga negara yang paling tidak kooperatif dengan penyelidikanya Komnas HAM," kata Muhammad Nur Khoiron di Banyuwangi, Kamis (27/7/2017).
Muhamad Nur Khoiron yang juga menjabat Ketua Tim Penyidikan Kasus Dugaan Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi menambahkan, pengungkapan kasus pembantaian 'dukun santet' di Banyuwangi juga demi kebaikan masyarakat Banyuwangi. Karena hingga saat ini stempel negatif atau label dukun santet masih membekas pada keluarga masyarakat yang dituduh dukun santet pada waktu itu.
Asisten Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Choirul Ustadi membantah tuduhan Komnas HAM tersebut. Choirul mengatakan pemerintah daerah selama ini terbuka dan medukung penyelesaikan kasus pembantaian dukun santet itu.
Hanya saja, kata Choirul, ada beberapa dokumen yang diminta Komnas HAM tidak bisa dipenuhi Perintah Banyuwangi. Diantaranya data arsip, radiogram yang diduga berisi data dukun santet yang akan dibantai dan serta rekam medis para korban pembantaian.
Ustadi mengatakan arsip tersebut sudah dicari namun tidak ditemukan. Selain itu masyarakat Banyuwangi juga telah melupakan kasus itu.
Ada sekitar 140 orang warga menjadi korban pembantaian massal karena dianggap 'dukun santet' pada 1998-1999. Para korban saat itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan, baik yang meninggal maupun luka.
Pihak RSUD Blambangan mengklaim data medis para korban pembantaian dukun santet tidak tersimpan lagi di rumah sakit itu, dengan alasan data yang disimpan maksimal hanya selama 10 tahun. Data yang tersimpan di RSUD Blambangan hanya sejak 2000 hingga kini.
Komnas HAM menargetkan penyelidikan kasus pembantaian dukun santet bisa diselesaikan September 2017 mendatang, dan hasilnya akan diumumkan ke publik.
Selain itu dokumen hasil penyelidikan itu juga akan diserahkan ke Kejaksaan Agung dan DPR, untuk ditindak lanjuti secara hukum.
Baca juga:
-
Menelusuri Sejarah Kelam Pembantaian Dukun Santet
-
Kasus Dukun Santet Dibuka Lagi, Komnas HAM Terkendala Rekam Medis yang Hilang
Editor: Agus Luqman
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
