KBR, Jakarta- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjamin skema bagi hasil pengelolaan hutan sosial di lahan Perhutani akan menguntungkan petani. Kata dia, pada skema sebelumnya, Perhutani mendapat 75 persen dari hasil garapan, sementara petani yang mengolah hanya mendapat 25 persen.
Kata dia, skema ini diatur dalam peraturan menteri.
"Bagi hasilnya tidak 75 perhutani, 25 petani lagi. Tapi 70 persen petani, kalau dia sengon yang ditanam, terus 30 persen buat Perhutani. Kalau tanamannya jagung, petani 90 persen, perhutani 10 persen. Saya lupa angkanya, tapi peraturannya menteri LH tentang perhutanan sosial khusus di kawasan perhutani," kata Siti Nurbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Siti menambahkan, petani pemegang izin pengelolaan nantinya akan diberikan kartu perhutanna sosial. Kata dia, kartu itu berfungsi sebagai sarana pengawasan agar lahan benar-benar diolah untuk kepentingan yang produktif.
Izin pengelolaan hutan sosial diberikan selama 35 tahun. Izin akan dievaluasi setiap lima tahun dan bisa dicabut apabila warga tidak memanfaatkan lahan sesuai peruntukan.
"Kita bikin kartu navigasi untuk ngontrol supaya jangan mangkrak lagi. Kan kelihatan itu, dia dikasih chip. Kalau petaninya dapat fasilitas bank, ini bisa disambung sama sarana bank, kalau dia dapat misalnya alat berat, bibit, juga masuk di sini. Jadi kelihatan , terkontrol oleh pemerintah, mereka dapat apa saja," tuturnya.
Mekanisme pengawasan dan evaluasi ini dilakukan untuk meminimalisir lahan produktif yang mangkrak, seperti yang sering terjadi sebelumnya. Siti menemukan sekitar 530an hektare yang mangkrak dari 1,12 juta hektare hutan sosial di pulau Jawa.
"Ada kebutuhan kita untuk menata penduduk dan lahan di pulau Jawa, ternyata 537 ribuan hektar itu, dalam 5-10 tahun tidak diapa-apain," kata dia.
Tahun ini, Siti menargetkan mampu menyediakan sekitar 30 titik untuk perhutanan sosial.
"Perkiraan saya sih sampai Desember kita bisa antara 20-30 titik. Karena Presiden mintanya bulan Juli-Agustus ini paling sedikit 8-9 titik," ujarnya.
Editor: Rony Sitanggang
Kenaikan harga BBM nonsubsidi juga akan memicu inflasi dan pemborosan APBN.
Total sudah 73,6 persen pemda yang masuk kategori digital.
Kenaikan harga beras tertinggi didominasi terjadi di wilayah timur Indonesia.
"Kami ini masih butuh nasihat yang banyak, Pak Pendeta. Jadi mohon nasihatnya, mohon bimbingannya, mohon supportnya bagaimana kami bisa melakukan itu semua."
Pembangunan IKN Nusantara salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan.
Celios menyebut kenaikan harga BBM terutama Pertamax memunculkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya perpindahan atau pergeseran dari pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi.
Menurut Presiden Jokowi, hingga saat ini ini realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
Upaya menghapus kawin tangkap di NTT
Mencari potensi cuan di emiten ramah lingkungan
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
