KBR, Jakarta - Kementerian Keuangan dan sejumlah lembaga negara membentuk tim satuan tugas (satgas) untuk menertibkan impor barang serta mengatasi masuknya barang-barang impor ilegal.
Tim itu dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani, dengan melibatkan institusi seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI, Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kejaksaan Agung.
Sri Mulyani berharap Satgas itu bisa mengatasi kebocoran-kebocoran di sektor impor beresiko inggi, serta meningkatkan koordinasi antara penegak hukum dengan Direktorat Bea Cukai.
"Kita ingin memberikan sinyal kepada pengusaha bahwa kita ingin melayani pengusaha secara baik dalam menjalankan usaha yang legal. Karena itu kita ingin memperbaiki sistem. Seperti yang disampaikan Kapolri, kita akan memperbaiki tingkah laku dari aparat dan memperbaiki kinerja mereka. Sehingga pada akhirnya ekonomi masyarakatlah yang diuntungkan," kata Sri Mulyani di Gedung Bea Cukai, Jakarta, Rabu (12/7/2017).
Sri Mulyani juga meminta Satgas memperbaiki kinerja usaha ekspor impor dan menindak pelanggaran yang selama ini mendapat beking atau perlindungan dari aparat seperti TNI dan Polri.
Ia mengatakan selama ini ada keraguan dan ketakutan dari pihak Bea Cukai dalam menindak kejahatan di sektor bea cukai. Ketakutan itu, kata Sri Mulyani, karena ada beking atau pelindung praktik ilegal baik dari aparat TNI maupun Polri.
Baca juga:
-
Bisnis Narkoba, Sri Mulyani: Penyelundupan Naik 3 Kali Lipat
-
Jelang Akhir Tahun, Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Baru 80 Persen
Sanksi tegas dari Kapolri
Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar
Rapat Koordinasi Program Penertiban Impor Beresiko Tinggi di Kantor Ditjen Bea Cukai Jakarta, Rabu (12/7/2017).
Pertemuan dihadiri Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Dirjen Pajak Heru Pambudi.
Kapolri Tito Karnavian mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada anggota Polri yang terlibat beking-membeking di Bea Cukai. Menurut Tito, Polri sudah menerapkan pengawasan ketat kepada Polres dan Polda yang memiliki pelabuhan besar.
"Dari jajaran Polisi Air dan Udara, serta jajaran-jajaran Kapolres yang memiliki pelabuhan besar dan Pemda. Kita sudah memberikan peringatan kepada mereka untuk move on, artinya mari kita lihat ke depan. Perbaiki, jangan sampai ada main-main," kata Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (12/7/2017).
Selain itu, Tito juga sudah memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri untuk mengawasi dan menindak anggotanya yang terlibat dalam beking ekspor impor di Bea Cukai.
"Kita ada Kadiv Propam yang merupakan unsur internal dan juga melibatkan beberapa Kapolda. Saya akan membuat pengawasan yang ketat kepada mereka, reward and punishmen akan diberlakukan," tambah Tito.
Namun, Tito juga meminta lembaga negara yang terkait untuk memperbaiki sistem tata kelola impor dan ekspor. Dengan begitu, sistem baru nanti tidak memungkinkan adanya kompromi antara pengusaha dan aparat penegak hukum.
Editor: Agus Luqman
Editor: Agus Luqman
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
