Pemprov DIY Siapkan Bukti Bantahan Kasus Kekerasan Mahasiswa Papua

"Ada kejadian-kejadian dulu dan pemukulan berdarah-darah, itu ternyata tidak pernah ada," kata Kepala Kesbangpol DIY Agung Supriyanto.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 20 Jul 2016 15:22 WIB

Author

Sasmito

Pemprov DIY Siapkan Bukti Bantahan Kasus Kekerasan Mahasiswa Papua

Polisi berjaga ketat di depan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta, Jumat (15/7/2016). (Foto: ANTARA)



KBR, Jakarta - Pemerintah Provinsi Yogyakarta menyiapkan bukti-bukti bantahan terkait dugaan tindak kekerasan terhadap mahasiswa Papua pada pekan lalu.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DIY, Agung Supriyanto mengatakan bukti tersebut saat ini sudah ada di tangan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Rencananya bukti ini akan diberikan kepada Komnas HAM pada pertemuan siang ini. Namun belum ada informasi apakah Sultan Yogya akan menemui sendiri Komnas HAM atau diwakilkan.

"Beliau (Sultan Yogya) siang ini agendanya ketemu dengan Komnas HAM. Diwakili siapa dari Pemprov? Kami tidak tahu, tapi kami sudah siap. Artinya sewaktu-waktu kami dipanggil beliau, kami harus ada di tempat. Kalau kami diminta. Tapi kami sudah siapkan informasi-informasi yang didapat di lapangan, sudah kami sampaikan ke beliau," kata Agung Supriyanto saat dihubungi KBR, Rabu (20/7/2016).

Agung mengatakan ada tiga indikasi bahwa kasus yang sedang didalami Komnas HAM tidak sesuai dengan bukti yang dimiliki Pemerintah Provinsi DIY.

Ia mengatakan Pemerintah DIY saat ini justru sedang bekerja sama dengan polisi untuk mencari penyebar berita, baik melalui media massa ataupun media sosial terkait peristiwa tersebut.

Ia mengklaim, peristiwa kekerasan terhadap mahasiswa asal Papua di Yogyakarta tidak benar.

"Kita pasti klarifikasi, karena ada kejadian-kejadian dulu dan pemukulan berdarah-darah itu ternyata tidak pernah ada. Dan hal yang pernah dilakukan dulu, memang pernah ada. Tapi tidak dalam kondisi tanggal 14 dan 15 Juli kemarin," kata Agung.

Ia menyesalkan ada pemberitaan media massa yang justru tidak mengangkat dukungan masyarakat Yogya terhadap Papua.

"Hal yang sangat penting justru tidak tampak di media sosial. Seperti Sekber menyampaikan 'Kita Orang Cinta Papua' di titik nol kemarin dengan tabur bunga merah putih. Ini membuktikan masyarakat Yogya cinta damai," tambahnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) rencananya bakal meminta keterangan dari Kepolisian Yogyakarta dan Pemerintah DI Yogyakarta untuk mendalami dugaan tindak kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Kota Pelajar tersebut.

Kasus itu terkait dengan aksi pengepungan aparat keamanan di Asrama Mahasiswa Papua di Yogyakarta pada 15 Juli lalu, yang diikuti pembubaran rencana aksi damai mahasiswa Papua. Dalam peristiwa itu, para aktivis pegiat HAM menyebut terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua.

Komnas HAM menyebut ada tiga dugaan awal potensi pelanggaran HAM. Pertama, pengepungan asrama Mahasiswa Papua Kamasan I di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. Kedua, penangkapan mahasiswa oleh polisi yang dinilai tak sesuai prosedur lantaran disertai tindak kekerasan yang berlebihan. Terakhir, polisi dinilai telah melakukan pembiaran saat ormas melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi mahasiswa Papua.

Editor: Agus Luqman
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Menteri Nadiem Makarim Diminta Kaji Ulang Kebijakan Kampus Merdeka