Macet Tol Brebes, Ketua DPR Minta Pengelola Dievaluasi

Ketua DPR, Ade Komarudin meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi pengelola jalan tol, terutama di Brebes Timur.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 06 Jul 2016 12:22 WIB

Author

Ninik Yuniati

Macet Tol Brebes, Ketua DPR Minta Pengelola Dievaluasi

Ketua DPR, Ade Komarudin menyalami Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Foto: ANTARA

KBR, Jakarta - Ketua DPR, Ade Komarudin meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi pengelola jalan tol, terutama di Brebes Timur.

Kata dia, seharusnya pihak pengelola melakukan terobosan di lapangan untuk mengurai kemacetan. Bukan sebaliknya, membuat kemacetan panjang yang mencapai 20 jam pada Minggu lalu. Politisi Partai Golkar ini juga mendukung penerapan pembayaran tol secara elektronik (e-toll).

"Karena tolnya baru tidak ada SPBU, menambah kemacetan lagi. Jalan tol itu bayarnya harusnya kasih uang pas, misalnya 3 ribu, 4 ribu, jangan 3500 yang memerlukan kembalian. Ini harus dievaluasi hal-hal yang kecil, tapi itu berpengaruh besar. Di samping itu mungkin, di saat-saat tertentu, yang dua jam pada kemacetan itu, harus ada kebijakan pengguna jalan tol dibebaskan," kata Ade seusai Salat Ied di Masjid Istiqlal, Rabu (6/7/2017).

Namun begitu, ia mengapresiasi penurunan tingkat kecelakaan selama arus mudik tahun ini. Ia mengaku mendapat laporan tingkat kecelakaan turun 40 persen dibanding tahun lalu.

"Artinya ada upaya perbaikan dari hal ini. Tetapi setiap tahun harus kita perbaiki terus, supaya tidak terjadi seperti itu, kalau zero accident nggak mungkin lah. Harus ada koordinasi antarinstansi, (Kementerian) Perhubungan, kepolisian, pengelola jalan tol dan pemda setempat," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengakui jika pintu Tol Brebes tak ideal dioperasikan sebagai tempat transaksi pembayaran. Pasalnya, pintu Tol Brebes Timur merupakan pintu tol kecil yang mengarah ke jalan arteri yang kerap macet.

"Kalau exit Brebes kan ini sebenarnya memang exit kecil ya, exit minor. Secara teori, kalau exit minor itu tidak boleh dioperasikan. Karena kalau highway atau jalan tol itu end to end, yang paling ujung, gerbang ujung-ujung itu harus gerbang utama. Tidak boleh itu ujung yang ada keluarnya itu exit atau entry-nya itu kecil. Kalau mau entrynya kecil, minor ya harus di tengah," kata Jonan, Rabu (6/7/2016).

Apalagi, kata dia, di dekat pintu keluar ada pasar. Hal ini memperparah penumpukkan kendaraan. Seharusnya, pintu keluar utama ditempatkan di Semarang.

Tahun ini pemerintah memberlakukan kebijakan pembayaran tol dilakukan di gerbang ujung. Akibat kebijakan ini, penumpukkan terjadi di pintu keluar tol. Pintu keluar tol Brebes Timur menjadi pusat kemacetan dalam arus mudik tahun ini. Pada puncaknya, Minggu (3/7/2016), kemacetan mencapai 20 jam.

Meski begitu, Jonan optimistis pada arus balik nanti lalu-lintas lebih lancar. Jika terjadi kemacetan, hal itu disebabkan masih adanya transaksi pembayaran yang dilakukan secara tunai. Padahal ketika konferensi pers mengenai kesiapan mudik 2016, Dirjen Perhubungan Darat, Pudji Hartanto mengatakan, transaksi pembayaran seluruhnya bisa menggunakan kartu.

Mengenai itu, Jonan mengaku sudah mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono untuk mengatur mekanisme pembayaran tol yang baru.

"Coba tanya Pak Basuki deh kenapa nggak menggunakan. Mestinya kalau dibikinkan aturan, ya bisa. Wong KRL aja bisa kan? Nah yg antisipasi kalau macet adalah gerbang tol masuk Jakarta yaitu gerbang tol besar di Cikarang. Saya sudah minta ke Pak Basuki, cobalah gerbang tol ini dibikin semua elektronik aja. Ya termasuk gerbang Tol Cikarang. Pak Basuki bilang perlu 2 tahun. Masa perlu 2 tahun?" imbuhnya.

Menurutnya, seharusnya waktu yang diperlukan tidak selama itu. Ia menargetkan mudik tahun depan, semua transaksi pembayaran di pintu tol sudaj non tunai.

"Kalau saya Komandannya kira-kira 3 bulan selesai. Kalau saya loh ya."



Editor: Quinawaty 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

What's Up Indonesia

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Pidato Jokowi Visi Indonesia Tak Ramah HAM

News Beat