KBR, Yogyakarta - Mahasiswa Papua di Yogyakarta belum menentukan langkah hukum usai Komnas HAM menyatakan ada delapan indikasi pelanggaran HAM dalam pengepungan asrama mereka oleh polisi pekan lalu.
Pengacara LBH Yogyakarta Ikhwan Sapta mengatakan lembaganya masih fokus mendampingi Obi Kogoya, mahasiswa Papua yang ditahan polisi dan jadi tersangka. Obi Kogoya ditahan dalam insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta oleh kepolisian pada Jumat (15/7/2016) atau tepat sepekan lalu.
Ikhwan mengatakan LBH baru akan membahas insiden pengepungan itu setelah kasus Obi selesai.
"Mereka belum bicara tentang apa yang akan dilakukan. Karena sekarang LBH Yogyakarta dan mahasiswa Papua masih fokus menangani kriminalisasi ini," ungkapnya kepada KBR, Jumat (22/7/2016) siang.
"Pintu masuknya kan dari sini. Peristiwa kriminalisasi ini adalah ujung dan puncak dari kejadian kemarin," jelasnya.
Ikhwan menjelaskan, LBH Yogyakarta siap mendampingi mahasiswa Papua yang akan mengajukan gugatan. Namun, keputusan itu sepenuhnya ada di tangan mahasiswa Papua sebagai pihak yang dirugikan.
Tepat sepekan pasca insiden pengepungan, saat ini suasana di sekitar asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta sudah normal kembali. Ikhwan menjelaskan sudah tidak ada polisi yang terlihat berjaga di sekitar lokasi. Sementara itu, aktivitas mahasiswa Papua pun sudah kembali seperti sediakala.
Komnas HAM menyatakan ada delapan indikasi pelanggaran HAM dalam pengepungan asrama mahasiswa Papua di Yogya, pekan lalu.
Saat memberikan keterangan pers pada Jumat (22/7/2016), Anggota Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan indikasi pelanggaran HAM itu diantaranya pembatasan kegiatan berekspresi, penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi, dan ujaran kebencian dari ormas intoleran.
Saat kejadian Jumat lalu, polisi menghadang mahasiswa yang akan berdemo mendukung Gerakan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) masuk ke Melanesian Spearhead Group (MSG).
Editor: Agus Luqman
"Soal metodologi, proporsi penyebaran reponden ya. Itu kan proporsi penyebaran repondennya menurut kami sangat tidak berimbang."
"Kami mengharapkan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia ke depan akan mampu memberikan sumbangsih yang nyata dalam menyelesaikan permasalahan keumatan dan kebangsaan."
"Pengelola yang tidak menyediakan tempat pembuangan sampah nyaris tak pernah diproses hukum, semisal dikenakan denda sesuai aturan tertulis."
"Provinsi dengan desa/kelurahan terbanyak yang pernah mengalami perkelahian massal adalah Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah."
"Yang harus dilakukan bupati adalah menyelamatkan orang asli Papua (OAP). Mulai dari pendataan, untuk mengetahui pasti jumlah OAP agar menjadi acuan pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan."
"Kami membatasi ini karena jangan nanti dipikir kita meminta-minta. Itulah prinsipnya."
GIP saat ini mengelola aset senilai 40 triliun dolar AS, termasuk bandara Gatwick di London, Inggris. GIP berkantor pusat di New York, AS.
Menurut JK, penghapusan UN akan membuat siswa jadi malas belajar.
“Kita ingin modernisasi koperasi. Ini yang menjadi fokus kita sekarang. Kita harus rebranding."
"Kita tidak bisa meningkatkan kompetensi siswa tanpa (meningkatkan) kompetensi guru terlebih dahulu."
“Seminggu yang lalu saya berkunjung ke Arab Saudi. Di sana saya banyak bertukar pikiran dan bercerita tentang moderasi."
"Rute domestik, kita bantu yang ingin mudik," 
Tindakan intoleran dan diskriminatif masih banyak terjadi
"Jika setengah saja anggaran subsidi digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, maka bisa terbangun sekitar 29 GW atau sedikit lebih besar dari beban puncak Pulau Jawa 27 GW."
"Selama ini yang mencari sekolah itu orang tua, negara tidak pernah campur tangan. Jadi Pemda enak-enak saja. Mereka tidak tahu jumlah sekolahnya timpang."
"Standar minimal yang kami maksud adalah apa seharusnya yang diberikan oleh pemerintah atau yang didapat oleh terhadap pelayanan publik khususnya pelayan publik dasar seperti KTP, KK, dan sebagainya."
"Saat ini sekitar 36 persen lansia di Indonesia miskin atau rentan miskin, dan jumlahnya akan semakin meningkat seiring penuaan penduduk."
James diperiksa sebagai saksi bagi atas tersangka bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto
"Mereka tidak melihat pentingnya UN untuk anak-anak mereka? kalau tidak ada UN anak akan fokus terhadap pembelajaran. Jadi bukan lagi belajar untuk UN, tapi mereka belajar untuk kehidupan mereka."
"Akan bisa dipastikan tidak ada calon kepala daerah yang mantan narapidana korupsi yang belum jeda lima tahun."