DPR Desak Kemenkes Perbaiki Aturan Distribusi Vaksin

"Komisi Kesehatan DPR mendesak Kementerian Kesehatan dan Badan POM memperbaiki aturan peredaran vaksin sekaligus memperketat pengawasan. "

KBR, Jakarta - Komisi Kesehatan DPR meminta Kementerian Kesehatan dan Badan POM memperbaiki aturan peredaran vaksin sekaligus memperketat pengawasan. Desakan ini menyusul terungkapnya lebih dari 30 pusat pelayanan kesehatan yang terindikasi menggunakan vaksin dari distributor ilegal.

Anggota komisi kesehatan DPR, M Iqbal mengatakan pihak yang menyalurkan dan menjual vaksin harus memenuhi kriteria khusus. Itu sebab, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan perusahaan yang berhak menjual vaksin.

"Harus ada aturan-aturan yang ketat, perusahaan-perusahaan swasta yang mana saja yang bisa menjual vaksin itu. Jadi harus ada aturannya biar tidak sembarangan. Karena memang ada beberapa indikasi beberapa faskes itu membeli dari beberapa penyalur," ujar M Iqbal kepada KBR (3/7/2016).

Baca Juga:

• Dinkes Telusuri Modus Distributor Vaksin Palsu
• Jumlah Pusat Pelayanan Kesehatan Kemungkinan Bertambah

Ia pun menambahkan, Kemenkes juga harus memberikan teguran tertulis dan sanksi tegas ke fasilitas kesehatan yang sengaja membeli vaksin di luar prosedur.

"Banyak PT itu distributornya. Jadi kita minta ke depannya nanti dirapikan jadi vaksin tidak sembarangan ini dijual," tegasnya.

Untuk memperjelas masalah sekaligus pilihan solusi atas kasus vaksin palsu ini, DPR berencana memanggil Menteri Kesehatan Nila Moeloek usai lebaran nanti.

"Nanti setelah kita masuk, setelah libur lebaran, kemungkinan kita akan memanggil kembali Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Biofarma untuk kita minta penjelasan tentang kelanjutan dari penyelidikan ini," ujarnya.

Saat ini, lanjut Iqbal, DPR masih menunggu hasil akhir laporan penyelidikan satgas vaksin bentukan bersama antara Kemenkes, BPOM, dan Kepolisian.

Baca Juga: DPR Pelajari Data 38 Faskes yang Diduga Gunakan Vaksin Palsu

"Hasil progressnya sudah sampai di mana. Karena memang ini harus cepat dituntaskan. Presiden juga sudah menghimbau agar kasus vaksin palsu secepatnya dituntaskan. Dan kita mendukung hal itu. DPR mendukung," imbuh anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan ini.

Editor: Nurika Manan

• vaksin palsu
• vaksin
• DPR
• Anggota Komisi Kesehatan DPR
• Kementerian Kesehatan
• Distribusi Vaksin Palsu