Crisis Center Vaksin Palsu Tak Tersedia, YLBHI: Pemerintah Tak Serius!

Hingga kini belum crisis center di beberapa rumah sakit yang terindikasi menggunakan vaksin palsu belum tersedia

BERITA | NASIONAL

Senin, 25 Jul 2016 15:09 WIB

Author

Wydia Angga, Eli Kamilah

Crisis Center Vaksin Palsu Tak Tersedia, YLBHI: Pemerintah Tak Serius!

Puluhan keluarga korban vaksin palsu menggelar aksi di depan RS Harapan Bunda, Jakarta, Sabtu (23/7/2016). Foto: Antara



KBR, Jakarta- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mempertanyakan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan crisis center yang telah dijanjikan bagi korban vaksin palsu. Pasalnya, kata Direktur Direktur YLBHI Alvon Kurnia Palma, pihaknya hingga kini belum melihat penyediaan crisis center di beberapa rumah sakit yang terindikasi menggunakan vaksin palsu. Ketiadaan crisis center ini menurut Alvon membuat keluarga korban berada dalam ketidak pastian informasi. 

"Sebenarnya kan ini sudah janji dari satgas dan terakhir kita bertemu Dirjen Kefarmasian Kemenkes akan ada crisis center dan juga ditekankan Irjen Pol Boy Rafli bahwa akan ada crisis center-crisis center tapi memang faktanya tidak ada," papar Alvon kepada KBR (25/7/2016) 

Alvon menjelaskan keberadaan crisis center penting untuk mengklarifikasi permasalahan yang ada, dan memeriksa kembali orang-orang yang pernah berurusan dengan rumah sakit tersebut.

“Sehingga, mereka yang diduga terpapar vaksin palsu sejak dari tahun 2003, dapat diambil sampelnya untuk diteliti apakah memang terpapar dengan vaksin palsu atau tidak.”

Baru setelah itu, lanjut Alvon, tindakan medis dapat dilakukan oleh pihak RS setelah mendapat rekomendasi dari lembaga yang qualified bahwa yang bersangkutan perlu divaksin ulang atau tidak. Dengan demikian, Alvon menyebut jaminan bagi keluarga pasien pun terpenuhi. 

"Yang paling utama beri informasi dan jaminan keamanan keluarga pasien yang selama ini terombang-ambing tanpa adanya kepastian informasi," ujarnya. 

Alvon kembali menegaskan penyediaan crisis center ini menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang telah diserahkan kepada Satgas. Jadi menurut dia, pemerintahlah yang seharusnya membangun crisis centre, bukan keluarga pasien ataupun pihak Rumah Sakit. Hal itu  agar pengawasan tetap berjalan.

Penyediaan Crisis center akan menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan YLBHI dengan keluarga pasien hari Selasa (26/7/2016), besok. 

"Ke permintaan perbaikan kebijakan, di sektor kebijakan ke depannya, permasalahan kesehatan di Indonesia ini kan jadi barang yang sangat mahal. Oleh karena itu negara harus bertanggung jawab dalam sektor kesehatan, apalagi persoalan ibu dan anak menjadi concern utama dari Kementerian Kesehatan dan negara," pungkasnya.

 

Keluarga Korban RS Sayang Bunda Buka Posko Aduan

Koordinator Korban Vaksin Palsu RS Sayang Bunda Pondok Ungu, Bekasi, Roni mengaku selama ini pihak keluarga korban vaksin palsu hanya mengandalkan posko pengaduan vaksin palsu yang dibangun di salah satu rumah orang tua korban. Posko yang didirikan warga tersebut mencatat dan menampung semua informasi dari rumah sakit maupun keluarga.

Kata Roni, posko itu didirikan karena pihak Rumah Sakit tidak kunjung membuka posko aduan sesuai janjinya.  Sementara, kata dia, keluarga korban terus menuntut penyerahan rekam medik anak mereka.

"Harapan kami tadinya, RS yang melakukan itu (mendirikan posko-red). Namun sepertinya komunikasi dari RS tidak ada inisiatif. Sehingga kami dari ortu korban akhirnya inisiatif membuka posko sendiri,"kata Roni kepada KBR, Senin (25/7/2016)

Roni mengatakan saat ini,  pihak keluarga korban masih melakukan konsolidasi bersama keluarga korban lainnya. Upaya hukum juga terus dibicarakan bersama kuasa hukum korban. "Untuk sementara kita akan konsolidasi dulu dengan teman-teman dulu, "ujarnya.  

Menurut Roni saat ada ada 200an lebih aduan yang masuk ke poskonya. Saat vaksinasi ulang, ada 21 keluarga yang dihubungi Kemenkes. Namun, sebagaian besar menolak melakukan vaksin ulang. Sejauh ini, kata Roni, warga sebatas mencari informasi lanjutan soal vaksin palsu.

"Ada 230an data yang masuk. Yang ditelepon Kemenkes ada 21 orang. Tapi hanya beberapa vaksin ulang, dan hanya datang untuk memastikan vaksin ulang, tujuannya apa. Mereka memilih pending saja. Yang divaksin tidak lebih dari 10 orang yang di vaksin,"tambah Roni. (mlk) 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Saga Akhir Pekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18