KBR, Jakarta – Pemerintah memangkas (remisi) masa hukuman 63.170 narapidana pada Idul Fitri 1437 H tahun ini, Rabu, 6 Juli 2016. Remisi Khusus Idul Fitri diberikan kepada narapidana beragama Islam yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, di antaranya persyaratan telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan tidak terdaftar pada register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana), serta aktif mengikuti program pembinaan di lapas / rutan.
Remisi Khusus Hari Raya ini terdiri dari dua kategori, remisi RK-1 diberikan kepada 62.470 narapidana yang setelah mendapatkan Remisi Khusus masih menjalani sisa pidana dan remisi RK-2 diberikan kepada 700 narapidana yang langsung bebas pada saat pemberian Remisi Hari Raya Idul Fitri.
Apabila dibandingkan tahun lalu, jumlah narapidana yang mendapatkan remisi mengalami kenaikan. Pada 2015, narapidana yang mendapatkan Remisi Khusus Idul Fitri sejumlah 54.434 orang dari total penghuni 174.798 saat itu.
Sementara berdasarkan data smslap.ditjenpas.go.id jumlah penghuni penjara saat ini mencapai 198.911. Ratusan ribu orang ini terdiri dari narapidana 131.986 dan tahanan berjumlah 66.925 orang. Mereka tersebar di 477 lapas/rutan se-Indonesia.
Adapun narapidana yang mendapatkan Remisi Hari Raya Idul Fitri terbanyak berasal dari Kantor Wilayah Sumatera Utara, sebanyak 6.765 narapidana (RK-1: 6.658 orang dan RK-2: 107 orang). Sedangkan di urutan kedua Kantor Wilayah Jawa Barat, sejumlah 5.915 narapidana (RK-1: 5.852 orang dan RK-2, 63 orang). Di posisi ke-3 ditempati Kantor Wilayah DKI Jakarta dengan 5.628 narapidana (RK-1: 5.566 orang dan RK-2: 62 orang).
Pemberian Remisi atau pengurangan masa pidana ini diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Editor: Damar Fery Ardiyan
Jokowi menyebut, pendapatan usaha pelaku UMK anjlok akibat pandemi Covid-19. 
"Maka masih akan tersisa 6 juta ton lebih memasuki tahun 2021,"
"Kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan bisa tercapai 30 ribu,"
"Karena itu saya secara khusus menyampaikan ini kepada masyarakat Jakarta; jangan anggap enteng, jangan anggap ringan. Jangan merasa kita sudah terbebas dari wabah Covid-19 ini," kata Anies Baswedan.
Besaran tunjangan yang diterima bervariasi.
"Karena less travel, less physical engagement, ini akan mengubah cara kita bekerja di kemudian hari. Saya melihat akan ada perubahan perpindahan permasalahan dari ruang publik ke ruang privat."
"Dari sejumlah 1.262 orang kasus positif yang kita identifikasi hanya ada 17 orang yang saat ini kita rawat dan isolasi di RS Yudistira Cimahi"
Hal itu diperparah dengan penanganan dan penyelesaian masalah yang belum juga menemui titik terang. 
"Peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur sehingga dilakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum," 
"Jumlah uang masih akan dihitung dan dikonfirmasi lebih dahulu kepada para saksi-saksi."
"Penerimaan CPNS tahun 2020 akan kami tiadakan." 
Pemerintah menganggarkan Rp 87,55 triliun untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan. Data terbaru Kementerian Keuangan, tingkat penyerapannya baru di level 5,12 persen atau sekitar Rp4,48 triliun.
"Berharap nanti KND ini bisa menjadi lembaga independen yang memonitoring apa yang menjadi regulasi, kebijakan, dan program dari pemerintah." 
"Yang tidak ada akses internet berarti harus pakai luar jaringan. Tidak harus semuanya pakai akses internet,"
Tanggung jawab Kementerian Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi adalah memperkuat ketahanan pangan nasional. 
"Saya kira ini kewarasan kita ini sudah luar biasa tidak dipakai gitu lho." 
"Ppengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan"
"Artinya kalau bicara tentang pendapatan negara, ini adalah kebohongan yang dilakukan oleh KKP, oleh menteri kita. Jadi bukan untuk kemaslahatan negara, tapi untuk kemaslahatan makelar."
