KBR, Jakarta – Pemerintah memangkas (remisi) masa hukuman 63.170 narapidana pada Idul Fitri 1437 H tahun ini, Rabu, 6 Juli 2016. Remisi Khusus Idul Fitri diberikan kepada narapidana beragama Islam yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, di antaranya persyaratan telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan tidak terdaftar pada register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana), serta aktif mengikuti program pembinaan di lapas / rutan.
Remisi Khusus Hari Raya ini terdiri dari dua kategori, remisi RK-1 diberikan kepada 62.470 narapidana yang setelah mendapatkan Remisi Khusus masih menjalani sisa pidana dan remisi RK-2 diberikan kepada 700 narapidana yang langsung bebas pada saat pemberian Remisi Hari Raya Idul Fitri.
Apabila dibandingkan tahun lalu, jumlah narapidana yang mendapatkan remisi mengalami kenaikan. Pada 2015, narapidana yang mendapatkan Remisi Khusus Idul Fitri sejumlah 54.434 orang dari total penghuni 174.798 saat itu.
Sementara berdasarkan data smslap.ditjenpas.go.id jumlah penghuni penjara saat ini mencapai 198.911. Ratusan ribu orang ini terdiri dari narapidana 131.986 dan tahanan berjumlah 66.925 orang. Mereka tersebar di 477 lapas/rutan se-Indonesia.
Adapun narapidana yang mendapatkan Remisi Hari Raya Idul Fitri terbanyak berasal dari Kantor Wilayah Sumatera Utara, sebanyak 6.765 narapidana (RK-1: 6.658 orang dan RK-2: 107 orang). Sedangkan di urutan kedua Kantor Wilayah Jawa Barat, sejumlah 5.915 narapidana (RK-1: 5.852 orang dan RK-2, 63 orang). Di posisi ke-3 ditempati Kantor Wilayah DKI Jakarta dengan 5.628 narapidana (RK-1: 5.566 orang dan RK-2: 62 orang).
Pemberian Remisi atau pengurangan masa pidana ini diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Editor: Damar Fery Ardiyan
![[Advertorial] Ditjen Imigrasi Sosialisasikan Regulasi Terkini kepada Negara-negara Sahabat](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=imigrasi-03.jpg)
![[Advertorial] Strategi Tindakan Pencegahan bagi Kejahatan Korporasi](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=pks-stranas.jpg)
"Kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu, ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau. Dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu yang lalu,"
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengatakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas formalitas
"Komisi II DPR akan rapat pengambilan keputusan Tingkat I pada 23 September 2019. Insya Allah dibawa pada Rapat Paripurna terakhir."
"Coba, 'hukum yang hidup di masyarakat' itu apa? Ga jelas! Rumusan di RKUHP pun tidak pasti, dan juga pemerintah mengakui belum punya penelitian soal ini loh!"
fenomena eksodus itu menunjukkan ada ketidaknyamanan yang dirasakan mahasiswa Papua, selama tinggal di luar Papua.
Undang-undang apapun pasti diterima dan pasti akan disidangkan dan akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana isi putusannya atau apa yang diuji, pasal berapa, ayat berapa kita lihat nanti
Menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam.
“Polisi dan teman-teman dari BIN (mengawasi) mungkin tujuan mereka baik. Mereka mau melihat mahasiswa, namun dianggap intimidasi."
"Nggak hanya karet banget, tapi brutal banget. Bahwa melindungi, menghormati hukum adat iya. Tapi untuk pidana, nggak bisa."
Masyarakat sipil menyiapkan materi gugatan uji materi
"Kami melihat satu tindakan abuse, sewenang-wenang kepada advokat dan penggiat HAM, sehingga kami mengadukan ini ke Kompolnas."
"Tentu saja akan kita segera pertimbangkan, apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai PLT," kata Jokowi.
Dalam pengembangan kasus ini, Komisioner KPK Alexander Marwata menyebut, Menpora Imam Nahrawi melalui Miftahul Ulum, diduga telah meminta dan menerima uang sebesar total Rp 26,5 miliar.
Komisi HAM PBB mendesak status tersangka Veronica Koman dicabut. Tapi polisi malah bersiap memasukkan Veronica ke dalam daftar buron.
Itu kenapa masih terbakar? Ya gak mungkin negara gak bisa mantau
Pemerintah hanya melakukan penyegelan sesaat tanpa mengusut pelanggaran yang dilakukan korporasi. 
sedangkan yang agak pekat itu terjadi di Kalimantan itu di tiga bandara di Pontianak, Ketapang, dan Samarinda baru
"Jutaan orang akan meninggalkan kantor dan rumahnya, turun ke jalan-jalan, bergabung dengan para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya era bahan bakar fosil."
51 lokasi di Riau, Kalbar, dan Kalteng disegel untuk penyelidikan lebih lanjut. 
Protes terhadap pengesahan RUU KPK terus bergulir