KBR, Jakarta – Pemerintah memangkas (remisi) masa hukuman 63.170 narapidana pada Idul Fitri 1437 H tahun ini, Rabu, 6 Juli 2016. Remisi Khusus Idul Fitri diberikan kepada narapidana beragama Islam yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, di antaranya persyaratan telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan tidak terdaftar pada register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana), serta aktif mengikuti program pembinaan di lapas / rutan.
Remisi Khusus Hari Raya ini terdiri dari dua kategori, remisi RK-1 diberikan kepada 62.470 narapidana yang setelah mendapatkan Remisi Khusus masih menjalani sisa pidana dan remisi RK-2 diberikan kepada 700 narapidana yang langsung bebas pada saat pemberian Remisi Hari Raya Idul Fitri.
Apabila dibandingkan tahun lalu, jumlah narapidana yang mendapatkan remisi mengalami kenaikan. Pada 2015, narapidana yang mendapatkan Remisi Khusus Idul Fitri sejumlah 54.434 orang dari total penghuni 174.798 saat itu.
Sementara berdasarkan data smslap.ditjenpas.go.id jumlah penghuni penjara saat ini mencapai 198.911. Ratusan ribu orang ini terdiri dari narapidana 131.986 dan tahanan berjumlah 66.925 orang. Mereka tersebar di 477 lapas/rutan se-Indonesia.
Adapun narapidana yang mendapatkan Remisi Hari Raya Idul Fitri terbanyak berasal dari Kantor Wilayah Sumatera Utara, sebanyak 6.765 narapidana (RK-1: 6.658 orang dan RK-2: 107 orang). Sedangkan di urutan kedua Kantor Wilayah Jawa Barat, sejumlah 5.915 narapidana (RK-1: 5.852 orang dan RK-2, 63 orang). Di posisi ke-3 ditempati Kantor Wilayah DKI Jakarta dengan 5.628 narapidana (RK-1: 5.566 orang dan RK-2: 62 orang).
Pemberian Remisi atau pengurangan masa pidana ini diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Editor: Damar Fery Ardiyan
![[Advertorial] UU Jaminan Fidusia Berikan Perlindungan Hukum kepada Debitur](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=uu-fiducia.jpg)
![[Advertorial] MLA Tingkatkan Kerjasama Penegakan Hukum Negara ASEAN](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=thumbnail.jpg)
![[Advertorial] Indonesia Raih Kemenangan Mutlak di Forum Arbitrase ICSID](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=yasonna-laoli.jpg)
Kesimpulan finalnya akan ditentukan dalam rapat pleno Dewan Pers yang digelar pekan depan
"Indonesia bisa menjadi pemain utama untuk semua jenis mobil. Tapi yang masih terbuka kemungkinannya, dan Indonesia bisa kembangkan itu adalah mobil listrik yang memakai baterai,"
“Tahun 1994 dulu di kantin beberapa fakultas itu asap (rokok) di mana-mana. Tapi sekarang it’s clean. Kalau ada yang merokok ya di spot merokok yang terpencil,” kisah Yuni Kusminanti.
Gugatan diajukan ke Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.
"Karena itu sangat-sangat nyata bertentangan dengan Undang-Undang kesehatan. Yaitu, memeragakan wujud rokok,"
"Patroli siber lebih memfokuskan pada konten-konten yang disebarkan oleh akun media sosial yang isinya saya sebutkan tadi bersifat hoaks, ujaran kebencian, provokatif,"
Dari 300 kilometer rel kereta yang ada di Sumbar, yang terpakai baru sekitar 90 kilometer saja.
Abdul Mu'ti mengklaim dukungan ini berdasarkan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
Komisi III DPR berencana menambah anggaran sejumlah lembaga, mulai dari Polri, BNPT, LPSK, Komnas HAM, sampai Komnas Perempuan.
"Semuanya telah berhasil ditangani," kata Kepala BSSN, Hinsa Siburian.
Dalam satu dekade terakhir, utang luar negeri Indonesia sudah bertambah ratusan triliun rupiah. Utang dipakai untuk berbagai keperluan mulai dari jasa kesehatan, sampai administrasi pemerintah.
Situasi politik pasca Pemilu 2019 yang diwarnai tuduhan kecurangan, sengketa antar Capres, hingga kerusuhan, bisa berimbas pada perekonomian nasional.
Pengembangan Blok Masela dijalankan dengan skema bagi hasil. 
“Kalau sampai saya melihat eselon IV, III bahkan II yang tidak paham APBN tapi ikut bicara (di medsos), jangan lupa saya sekarang menge-track social media Anda," ujar Sri Mulyani.
"Argumen kualitatifnya itu cukup dominan."
Pertemuan ini penting untuk mendinginkan suasana pasca-Pemilu.
Kominfo mulai melakukan "take down" terhadap akun atau konten iklan rokok di internet. Berbeda dengan langkah pemerintah Australia, yang sekedar menerapkan pembatasan ketat.
Sampaikan apresiasi juga ke pasangan Prabowo-Sandiaga karena ajukan sengketa Pemilu ke MK. 
Hakim MK diyakini tak akan terpengaruh oleh tekanan atau aksi massa dalam memutuskan gugatan. 
Meminta semua pihak bisa menghormati apapun yang terjadi di persidangan.