BERITA

Tolak Dana Pensiun, Ratusan Buruh Unjuk Rasa di Bundaran HI

"Gabungan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tolak iuran pensiun 3 persen dengan manfaat 15-40 persen, aturan pengambilan JHT 10 tahun. "

KBR, Jakarta- Gabungan massa buruh berunjuk rasa di sekitar Bundaran HI untuk menolak adanya perubahan aturan soal pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT).

Berdasarkan pantauan KBR, terdapat sekitar 200 sampai 300 buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

KSPI menyatakan 3 tuntutan dalam unjuk rasa ini, yaitu menolak iuran pensiun 3 persen dengan manfaat 15-40 persen, aturan pengambilan JHT 10 tahun, dan memecat Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri. Menurut Sekretaris Jenderal KSPI, Muhammad Rusdi aturan tersebut merugikan buruh yang rentan akan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Ini sangat merugikan buruh karena sebelumnya aturannya buruh bisa mengambil seluruhnya ketika masa kerja bisa 5 tahun kami minta itu dicabut, dan menaker dicabut karena dia yang membuat aturan ini dan membuat resah," jelas Rusdi di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Selain itu, Rusdi juga menilai iuran jaminan pensiun sebesar 3 persen per bulan terlalu kecil, begitu juga dengan manfaat pensiun yang hanya 15-40 persen.

Pada 1 Juli kemarin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai beroperasi penuh. Bersamaan dengan itu ada perubahan aturan soal pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam aturan yang baru syarat pencairan JHT adalah minimal 10 tahun terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Peserta bisa dapat dana JHT tanpa perlu keluar dari peserta BPJS Ketenagakerjaan, tapi jumlahnya hanya 10% dari total saldo atau bisa juga 30% untuk pembiayaan rumah. 

Editor: Dimas Rizky

• pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT)
• KSPI
• iuran pensiun 3 persen
• pengambilan JHT 10 tahun
• cabut Menteri Tenaga Kerja
• Hanif Dhakiri