KBR, Jakarta - Kapolri Badrodin Haiti menyatakan tersangka pembakaran di Tolikara, Papua, mulai mengerucut. Kepolisian Daerah Papua saat ini sedang mendalami 4 nama. Namun, kata dia, belum tentu keempatnya jadi tersangka.
"Segera, mungkin hari ini sudah ada yang ditetapkan dan ditangkap," jelas Badrodin di rumah dinas Kepala BIN usai bertemu Sutiyoso, Kamis (23/7/2015) siang.
"Tapi saya belum bisa menyampaikannya kalau belum dilakukan penangkapan," jelasnya.
Badrodin menambahkan, Polda Papua sudah memeriksa 50 saksi. Dia menegaskan akan menyeret seluruh pelaku pelemparan batu dan pembakaran kios di Tolikara, Jumat lalu.Editor: Malika
RUU Pertanahan menyimpang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), salah satunya dapat menghapus hak atas tanah bagi masyarakat adat. 
"Masih ada tiga kali paripurna lagi sampai dengan tanggal 30. Nanti sebelum itu ada forum lobi dengan pemerintah dan DPR."
"Dalam konsultasi mudah-mudahan bisa diselesaikan, sehingga masih ada waktu sampai sidang tanggal 27 September."
Mahasiswa pendemo datang dari berbagai kampus
"Belum. Lihat saja nanti." 
"Emisi karbon (Indonesia) akan mencapai puncaknya pada tahun 2020, sehingga tak ada ruang lagi untuk tambahan pembangkit listrik batu bara."
Alfitra bungkam saat dikonfirmasi soal permintaan uang 5 miliar dari Imam Nahrawi
Masa darurat ditetapkan selama sepekan dan bisa diperpanjang
Dari tanggal 31 Agustus saat penangkapan dilakukan hingga saat ini. Akses pendampingan itu dibatasi," kata Tim Advokat
"Bukannya kita tidak mau membuka, tapi ini masih dalam proses penyidikan. Kita pun biasanya menyebut inisial, belum boleh nyebut PT-nya."
"Karena ada konsekuensi penegakan hukum jika terbukti ada perusahaan yang lalai dalam menjaga arealnya dari karhutla."
"Tersangka Surya Anta ditanya, mau jadi apa? 'Saya mau jadi Presiden Papua', ngomong gitu dia waktu pemeriksaan. Dengan dokumen-dokumen yang didapatkan, ya itu sudah jelas (makar)."
"Aliansi mahasiswa fokus mendesak DPR, mengingat 24 September merupakan paripurna terakhir dan satu dari 4 tuntutan mereka adalah DPR tidak mengesahkan 4 RUU, diantaranya RKUHP dan RUU Pertanahan"
"Rendahnya kenaikan cukai rokok akan berdampak pada pola peralihan konsumsi rokok mahal ke murah"
"Kita minta Polda Papua dan Papua Barat untuk selektif dan menghentikan seluruh penangkapan sewenang-wenang, dan membuka akses yang luas untuk keluarga."
"Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI, agar pengesahan RUU KUHP ditunda." 
"Kemarin Bapak Presiden sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Imam Nahrawi, dan tadi mengangkat Saudara Hanif Dakiri"
Pengambilalihan ditarget rampung sebelum akhir 2019
Meski urgensinya sudah ditekankan berbagai riset, fasilitas darurat bencana belum masuk ke dalam rencana pembangunan KEK Tanjung Lesung.
Massa pun meminta komitmen pemerintah menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya.