Stafsus Presiden: Pembatasan Ibadah Harus Dilandasi Perda

Jika tak ada peraturan daerah, pembatasan tak boleh dilakukan

, NASIONAL

Jumat, 17 Jul 2015 18:19 WIB

Author

Aisyah Khairunnisa

Stafsus Presiden: Pembatasan Ibadah Harus Dilandasi Perda

Ilustrasi toleransi

KBR, Jakarta- Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya menyatakan pembatasan ibadah umat tertentu di Papua harus dilandasi dengan peraturan daerah (perda). Ini disampaikan menanggapi insiden kerusuhan yang terjadi antar umat beragama di Kabupaten Tolikari, Papua. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua ini mengatakan, jika tidak ada perda maka pembatasan ibadah itu tidak boleh dilakukan.

"Untuk melarang sesuatu ibadah itu harus ada peraturan daerah. Berdasarkan peraturan daerah itu disampaikan ke gereja untuk melarang, oke silakan saja. Tapi sepanjang belum (ada perda) itu, itu gak bisa melawan karena harus saling menghormati," kata Lenis ketika dihubungi KBR, Jumat (17/7/2015). 

Staf Khusus Presiden Lenis menambahkan, pihaknya masih mengumpulkan data lapangan terkait insiden yang terjadi pagi tadi. Jika pemerintah daerah terbuksi bersalah, maka akan diberikan sanksi.

Pagi tadi terjadi insiden penyerangan sekelompok orang terhadap kegiatan beribadah salat Idul Fitri di Kabupaten Tolikara, Papua. Kelompok itu marah karena merasa terganggu dengan pengeras suara kegiatan salat Idul Fitri. Sebuah mushola dan bangunan rumah menjadi sasaran amukan dan pembakaran.

Sebelumnya, muncul surat edaran larangan menggelar ibadah salat Idul Fitri di Tolikara karena sedang ada seminar pemuda gereja internasional. Surat itu mengatasnamakan Gereja Injili di Indonesia atau GIDI wilayah Tolikara. Namun pihak pengurus Gereja Injili belum bisa diminta komentar sampai saat ini. 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rawan Kriminalisasi Kelompok Rentan, Aktivis Minta RKUHP Ditolak