Sekda Tolikara Minta Mendagri Evaluasi Semua Perda Soal Agama di Indonesia

"Presiden bertemu dengan sejumlah tokoh Papua dan perwakilan masyarakat dan pemerintah Tolikara sore tadi."

KBR, Jakarta- ­ Sekretaris Daerah Tolikara Dance Y Flassy meminta Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi seluruh Perda di daerah jika ingin mencabut Perda di Tolikara. Dia mengakui Peraturan Daerah (Perda) berisi keberpihakan terhadap mayoritas di wilayahnya. Meski demikian kata dia, perda tersebut disetujui oleh masyarakat di sana dan untuk kerukunan antar umat bergama. Hingga saat ini kata dia, tidak ada masyarakat yang menolak diberlakukannya perda tersebut. 

"Yah Perda itu kan otonomi khusus Papua, tapi belum disahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Itu wacana tertulis, tapi tidak harus seperti itu. Tapi kalau memang mau evaluasi dan cabut Perda kaya gitu, jangan hanya di Papua. Itu tidak benar itu," ujar Dance di Kantor Presiden, Jumat (24/7/2015). 

Sekretaris Daerah Tolikara Dance Y Flassy menambahkan Perda tersebut dibuat DPRD dan pemerintah setempat sejak 2013 lalu. Sementara itu, terkait kasus pembakaran kios di Tolikara, dia juga meminta media untuk objektif memberitakan mengenai insiden tersebut. Menurut dia media selama ini hanya memberitakan pembakaran kios, tetapi kasus penembakan dan korban meninggal tidak disorot. Presiden bertemu dengan sejumlah tokoh Papua dan perwakilan masyarakat dan pemerintah Tolikara sore tadi. Pertemuan ini dihadiri Ketua PGLII Provinsi Papua dan Sekretaris Daerah Tolikara Dance Y Flassy.   

Editor: Malika

• Dance Y Flassy
• tolikara
• insiden tolikara
• perda diskriminatif