Pilih Soermarmo Jadi walikota Semarang, Tak Ubahnya Keledai

"KBR, Jakarta- Jelang pilkada serentak Desember 2015 nanti, sejumlah bekas kepala daerah yang pernah dipidana karena kasus korupsi mengajukan diri kembali menjadi kepala daerah. "

KBR, Jakarta- Jelang pilkada serentak Desember 2015 nanti, sejumlah bekas kepala daerah yang pernah dipidana karena kasus korupsi mengajukan diri kembali menjadi kepala daerah. Salah satunya adalah Soemarmo Hadi Saputro. Bekas wali kota Semarang itu pernah menjadi tahanan dan kini kembali maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Semarang 2015. Soemarmo diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Menurut Koordinator Divisi Monitoring Kinerja APH KP2KKN Jawa Tengah, Eko Haryanto, pengusungan Soemarmo menjadi calon walikota Semarang periode 2015-2019, sudah diduga.

”Para koruptor mempunyai banyak jejaring dan banyak kekuatan uang atau modal, maka mereka memberanikan  diri untuk mengajukan diri kembali sebagai calon kepala daerah. Lebih lebih yang namanya Soemarmo, bekas Walikota Semarang  yang mencalonkan diri kembali. Ia tak merasa malu sebagai bekas narapidana kasus korupsi. Ia berdalih bahwa ia korupsi untuk kepentingan rakyat. Ini kan lucu. Ini hanya pembelaan dia saja. Tapi, keputusan pengadilan menyatakan ia bersalah, hanya saja hukumannya sudah habis.” ujarnya kepada KBR pada program Daerah Bicara, Rabu (29/07/2015).

Eko Haryanto menambahkan, selama ini Soemarmo belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal statusnya sebagai bekas narapidana kasus korupsi.

“Ini yang kita sayangkan dengan KPU pusat yang belum mengeluarkan aturan bagaimana formatnya agar kepada daerah tersebut mengumumkan kalau dirinya adalah bekas narapidana. Entah itu berbentuk iklan atau iklan layanan masyarakat atau apa. Bukan hanya sekedar pernyataan di media massa saja. Selama ini Soemarmo hanya mengumumkannya di media saja kalau dia adalah mantan narapidana kasus korupsi”

“Kalau masyarakat tetap memilih Soermarmo sebagai walikota Semarang lagi, sama saja dengan masyarakat keledai. Ada yang salah dengan masyarakat atau ada yang salah dengan gerakan sosial anti korupsi,” tegas Eko.

Eko mengingatkan masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas. Kata dia, masyarakat perlu mencari tahu track record calon kepala daerah agar tidak terlanjur memilih orang yang bermasalah dengan hukum karena kasus korupsi, kejahatan narkoba, pajak, AD ART dan sebagainya. 

Secara hukum, tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah bekas narapidana, dibenarkan. Sebab, awal bulan lalu Mahkamah Konstitusi menganulir pasal yang melarang bekas narapidana menjadi peserta Pilkada. MK berdalih pasal larangan itu merugikan hak pemohon untuk dipersamakan di dalam hukum dan pemerintahan.

Betul saja, begitu putusan MK keluar, berlombalah mereka yang pernah dihukum karena kasus korupsi untuk jadi peserta. Alhasil, bukan cuma terpidana, bahkan yang sudah berstatus tersangka, nekat maju pilkada. Partai politik yang mencalonkan para terpidana dan tersangka kasus korupsi itu mestinya malu. Mereka seolah tak lagi memiliki kader yang bersih dan berkomitmen dalam perang melawan korupsi.

Namun, yang menjadi kunci terakhir dari riuhnya pilkada yang akan berlangsung beberapa bulan lagi adalah masyarakat. Andalah yang menentukan, telitilah secara betul rekam jejak para calon, siapa yang layak untuk memimpin kita dan siapa yang pantas dijadikan panutan di daerah tempat kita bernaung. Kita tentu tak sudi cerita lama berulang, kepala daerahnya diberhentikan lantaran terjerat kasus korupsi.

Editor: Malika 

• Soemarmo Hadi Saputro
• WalikotaSemarang
• BekasWalikotaSemarang
• KepalaDaerahbekasNarapidana