KBR,Jakarta - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang perlindungan data pribadi dinilai tidak akan berpengaruh banyak terhadap perlindungan privasi pengguna internet.
Pengamat telematika Wigrantoro
Roes Setiyadi mengatakan harusnya peraturan tersebut berbentuk
undang-undang yang mencantumkan ancaman hukuman pidana. Sebab, Permen
hanya mengatur sanksi administratif yang seringkali tidak dijalankan.
"Karena dari sisi hirarkinya itu hanya berbentuk Permen. Seringkali
tumpul. Contohnya saat ada peraturan menteri tentang kewajiban operator
telekomunikasi mendaftar soal pelanggan prabayar, itu tidak
diimplementasikan," kata Wigrantoro kepada KBR (29/7/2015).
Akhir bulan depan,
pemerintah menargetkan pengesahan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang perlindungan data pribadi. Substansi pokok
perlindungan meliputi proses perolehan, pengolahan, penyimpanan,
distribusi dan pemusnahan data. Ini menyusul banyaknya penyalahgunaan
data pribadi pengguna internet oleh perusahaan telekomunikasi dan periklanan.
Menurut Wigrantoro, banyaknya penyalahgunaan data pribadi tak lepas dari perilaku pengguna internet sendiri. Kata dia, masyarakat pengguna internet kerap kali terlalu mempublikasikan kebiasaan, sehingga data pribadi mereka terpublikasi kepada umum dan rawan disalahgunakan.
Editor: Citra Dyah Prastuti
"Saya pada kesempatan hari ini saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia"
"Melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku,"
"Pandemi menghantam bukan hanya seluruh lapisan masyarakat di perkotaan tetapi juga di pedesaan dan ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga,” 
"Tercatat 283 warga meninggal, 28 hilang, dan 448 luka-luka."
"PBB bukanlah sekadar gedung yang ada di Kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan generasi penerus."
"Sudah ada sejumlah progres di lapangan meskipun masih terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan yaitu yang berkaitan dengan kepemilikan lahan"
"Untuk provinsi yang rawan tinggi dari aspek pandemi. Pertama, provinsi yang melakukan pilgub itu ada sembilan. Kerawanan tertinggi di poin 95,56 adalah Provinsi Kalimantan Tengah."
Sebanyak 299 keluarga terdampak, 210 jiwa mengungsi dan 20 orang luka-luka. 
"Kita harapkan akan mendorong pertumbuhan, akan mendorong pemerataan ekonomi.”
"Di negara lain yang melaksanakan pemilihan, bahkan ada yang dalam skala yang lebih besar, namun tidak terjadi penularan yang signifikan baik di kalangan penyelenggara maupun pemilih,"
"KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan."
"Kondisi yang stabil, saat ini Menag tengah menjalani proses isolasi dan istirahat." 
"Di samping itu kita juga melihat praktik di beberapa negara lain juga melaksanakan, seperti Korea Selatan negara kedua setelah Cina yang mengalami pandemi,"
Banyaknya anggota parlemen perempuan belum memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. 
"Karena sudah disebutkan boleh konser musik, ini akan jadi trouble menurut saya ke depan," 
"Konser itu wujudnya pasti dangdutan itu, pasti berbahaya,"
"Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan covid.” 
"Total semua yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini seluruh oknum prajurit berjumlah 119 orang."
"Sejak lahirnya regulasi itu memang sudah diskriminatif. Kita lihat saja pasal-pasalnya, bahkan Setara mencatat ada 9 locus diskriminasi dalam peraturan tersebut." 
