KBR,Jakarta - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang perlindungan data pribadi dinilai tidak akan berpengaruh banyak terhadap perlindungan privasi pengguna internet.
Pengamat telematika Wigrantoro
Roes Setiyadi mengatakan harusnya peraturan tersebut berbentuk
undang-undang yang mencantumkan ancaman hukuman pidana. Sebab, Permen
hanya mengatur sanksi administratif yang seringkali tidak dijalankan.
"Karena dari sisi hirarkinya itu hanya berbentuk Permen. Seringkali
tumpul. Contohnya saat ada peraturan menteri tentang kewajiban operator
telekomunikasi mendaftar soal pelanggan prabayar, itu tidak
diimplementasikan," kata Wigrantoro kepada KBR (29/7/2015).
Akhir bulan depan,
pemerintah menargetkan pengesahan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang perlindungan data pribadi. Substansi pokok
perlindungan meliputi proses perolehan, pengolahan, penyimpanan,
distribusi dan pemusnahan data. Ini menyusul banyaknya penyalahgunaan
data pribadi pengguna internet oleh perusahaan telekomunikasi dan periklanan.
Menurut Wigrantoro, banyaknya penyalahgunaan data pribadi tak lepas dari perilaku pengguna internet sendiri. Kata dia, masyarakat pengguna internet kerap kali terlalu mempublikasikan kebiasaan, sehingga data pribadi mereka terpublikasi kepada umum dan rawan disalahgunakan.
Editor: Citra Dyah Prastuti
Pemerintah daerah harus bersiap menyediakan titik-titik evakuasi dan pengungsian, bila bencana tiba-tiba datang.
Kerap kali anggota yang melanggar malah diberi promosi jabatan usai menjalani sanksi.
"Jaring pengaman sosial dari pemerintah, cukup efektif membantu masyarakat dari semua kalangan di masa pandemi covid-19"
Penegakan disiplin dan konsistensi sanksi menjadi salah satu kunci mencegah berulangnya kembali pelanggaran anggota. Jika pemberian sanksi malah diikuti promosi jabatan, itu tidak akan membuat jera.
"Yang tidak kalah penting adalah bisa ke depan menciptakan formula yang tepat untuk mencegah dan melakukan mitigasi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri."
Fredi berjanji untuk mengkaji lebih lanjut penyebab tingginya pelanggaran yang dilakukan anggotanya selama ini.
Pemerintah telah memberikan stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19
Pemerintah harus memikirkan kompensasi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari pelarangan mudik.
Saat ini ada lembaga penegak hukum lain yang sebetulnya bisa mengusut perkara BLBI. Tak hanya itu, pembentukan Satgas justru akan berkonsekuensi pada pengeluaran keuangan negara yang tak perlu.
"Apapun sepanjang memang kepentingan negara, KPK tentu akan dukung."
Menag meminta daerah zona merah dan oranye untuk beribadah di rumah masing-masing
Hilal awal Ramadan sudah tampak di sejumlah daerah
"Sehingga ketika ada hari belanja online nasional atau Harbolnas, atau momentum subsidi ongkos kirim belanja online, yang menikmati juga para UMKM lokal."
Hanya untuk daging sapi dan kerbau mengalami defisit sebanyak 1.526 ton
Rizal juga mengingatkan Pertamina untuk menepati janjinya dengan memberi ruang khusus bagi warga asli Balikpapan bekerja
Anak-anak diajarkan merayakan perbedaan dan keberagaman
Pembayaran THR yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
Tim Advokasi mempertanyakan status dari kedua pelaku yang diduga belum diberhentikan sebagai anggota Polri.
"Agar melakukan dialog kepada pekerja atau buruh, untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan disertai itikad baik. Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai pembayaran THR"
