KBR, Jakarta - Pengamat politik LIPI, Syamsudin
Haris mengimbau agar tim investigasi kerusuhan di Tolikara, Papua tidak
lebih dari satu. Sebab banyaknya tim investigasi akan membuat informasi
mengenai kasus tersebut menjadi buram. Dia juga menyarankan agar tim
investigasi ini tidak hanya berasal dari unsur pemerintah.
"Kita
butuh kehadiran negara dan itu bisa diwakili oleh pemerintah dan
parlemen. Saya setuju dengan usul DPR dalam hal itu. Oleh karena itu
harusnya pemerintah dan DPR bisa bersatu. Kalau dari pemerintah saja kan
terdiri dari Kepolisian dan TNI, itu bisa bias," kata Syamsudin Haris (22/7/2015).
Syamsudin
Haris menambahkan, Tim Investigasi tunggal itu lebih baik dikomandoi
oleh Komnas HAM yang relatif netral ketimbang instansi lain. Sebelumnya,
DPR membentuk tim investigasi kerusuhan Tolikara. Tim tersebut bekerja
mandiri, padahal pemerintah dan Komnas HAM sudah membentuk tim serupa.
Editor: Malika
Berbagai keterangan tengah dikumpulkan untuk membawa Sudrajad ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).
Kelola uang kaget secara bertanggung jawab
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut, jumlah wirausahawan Indonesia baru mencapai 3%. Padahal di negara-negara maju, jumlah wirausahawannya rata-rata mencapai 14%.
"Karena kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, kita relatif paling rendah. Singapura sudah 39% porsi kreditnya untuk UMKM..."
"Setara Rp2,2 miliar. Oleh DY dibagi dengan pembagian, DY menerima sekitar Rp250 juta, MH menerima Rp850 juta, ETP menerima Rp150 juta dan Saudara SD menerima sekitar Rp800 juta,"
Meskipun sempat ada kenaikan kasus di bulan Agustus, namun angkanya tidak signifikan. Namun yang perlu diperhatikan adalah angka kematian jumlahnya cukup banyak.
Wakil Ketua Komisi bidang Keuangan dan Perbankan di DPR Fathan Subchi menjelaskan, RUU P2SK ibarat Omnibus Law untuk semua aturan terkait Sektor Keuangan.
"Sehingga kemudian orang berpikir dua kali untuk melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu,"
Isak Sattu adalah bekas Perwira Penghubung Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai, Papua
" Mungkin di BUMN juga yang sekarang sedang ditangani Kejagung, kok sama ya dengan orde baru,"
"Persiapan pengamanan Natal 2022 dan tahun baru 2023, hasil survei terkait dengan mudik kemarin tolong dipertahankan."
"Kalau sekarang saya pribadi dalam dua bulan terakhir saya sama sekali tidak ada penghasilan. Selalu tekor dan tekor."
Gugatan warga Pulau Pari ke Holcim karena produksi semen perusahaan itu telah meningkatkan emisi karbon dioksida, dan memicu perubahan iklim global.
Presiden meminta jangan sampai kabar yang tidak benar itu membuat masyarakat resah.
Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar meragukan lembaga pemerintahan ini bakal menjerat sanksi tegas terhadap kementerian maupun lembaga lain yang termasuk pengendali dan pemroses data.
Johnny menyebut, hal ini merupakan tonggak sejarah kemajuan perlindungan data pribadi di Indonesia. Ia pun mendorong seluruh pihak menyukseskan implementasi aturan ini.
Top three hoax of the week yang beredar dari tanggal 10 -16 September 2022, hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Instagram @turnbackhoaxid.
"Kehadiran UU PDP akan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi di seluruh pengendali data pribadi"
Platform belajar perempuan untuk mengelola keuangan
