KBR, Jakarta- Angkasa Pura II menyebut terjadi penurunan jumlah pemudik
yang menggunakan moda transportasi pesawat terbang di Bandara Soekarno
Hatta. Deputi Operasi Angkasa Pura II Andika Nurjaman mengatakan, penurunan
jumlah pengguna pesawat terlihat dari data puncak arus mudik yang
terjadi pada H-2. Kata dia, jumlah pemudik di puncak arus mudik tahun ini turun dibandingkan pada periode yang sama tahun 2014 dengan selisih sekitar
seribu orang.
"Dibanding
tahun 2014 menurun, contoh H-2 tahun ini dan H-2 2014, turunnya sekitar
0.48% tidak terlalu besar sih. Dari 190 ribu sampai 189 ribu jadi
turunnya tidak besar," jelas Deputi Operasi Angkasa Pura II Andika
Nurjaman kepada KBR, Kamis (16/7/2015).
Deputi Operasi Angkasa
Pura II Andika Nurjaman menambahkan, jumlah pemudik di bandara Soekarno
Hatta ini terus menurun sampai mendekati hari H besok. Kata dia, pada
musim mudik tahun 2015 ini hanya terjadi penambahan 15 jadwal
penerbangan yang terjadi kemarin.
Editor: Malika
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menegaskan beberapa nama yang lolos bermasalah dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal kepatuhan terhadap LHKPN 
KKI Warsi menemukan bukti lahan gambut yang terbakar berada di areal sejumlah perusahaan. Diantaranya, perusahaan Pesona Belantara, PT. Sumber Nusa Pertiwi (SNP), dan Bahari Gembira Ria (BGR)
"Menyebut saudara dan saudari Melanesia kita di Papua Barat 'monyet', sama dengan menyebut semua penduduk Kepulauan Pasifik 'monyet'."
"Kegelapan informasi ini harus dihentikan sekarang juga. Dan kami berharap masyarakat membuka mata lebar-lebar terhadap situasi yang terjadi di Papua."
"Masyarakat jangan terpancing isu yang nanti mengatakan bahwa masyarakat ditembak. Ini dia (KKSB) menggunakan senjata api maka dilumpuhkan."
"Tokoh masyarakat Papua, tokohnya harus jelas. Orang yang tidak tahu persoalan, orang hanya ingin makan minum, dapat uang baru diundang, itu kan tidak masuk akal."
“Jika aturan RCEP tersebut diterapkan, maka akan sangat sulit mengharapkan adanya undang-undang yang pro-rakyat."
"Yang dikhawatirkan adalah terjadi pelanggaran HAM, penanganannya yang tidak profesional. Sebagai contoh beberapa bulan terakhir kasus penyalahgunaan senjata api di Papua sangat tinggi...,"
Sayangnya, tokoh dari kelompok pro-Papua Merdeka tidak masuk daftar undangan.
"Itu bukti bahwa pemerintah sengaja menutup-nutupi dan ketakutan kalau apa yang terjadi di Papua itu akan merugikan pemerintah."
"Kami sudah muak dengan pendekatan militer. Kami hidup sederhana. Kami ingin hidup layak dengan alam kami. Kami ingin merdeka."
"Justru kalau pemerintah memblokir jaringan internet di Papua ini malah menambah persoalan. Istilahnya orang Papua merasa didiskriminasi untuk pemerataan jaringan internet."
"Seringkali kasus yang dihadapi oleh teman-teman dari Papua ini faktanya dikaburkan. Siapa korban, siapa pelaku, dibolak-balik."
Partai-partai belum satu suara
"Satu satunya landasan hukum (pemutusan layanan komunikasi) hanya kalau negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Kan presiden tidak pernah mengatakan itu dalam keadan darurat."
Wakil Ketua MPR menilai anggaran mobil baru itu mestinya bisa dipakai untuk beasiswa anak unggulan, atau membangun sekolah yang hancur akibat gempa.
"Usir orang Papua pulang ke tanah airnya, maka NKRI harus keluar dari Tanah Papua sebagai jalan paling demokratis."
"Sulitnya jurnalis untuk menginformasikan fakta di lapangan, dan ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya atas situasi yang ada.”
Remoivi menekankan KPI sering gagal memahami kewenangannya yang diatur dalam regulasi pemerintah
Menurut Ketua DPW PSI DKI Jakarta, anggaran itu harusnya dipakai untuk hal penting, seperti membayar staf ahli, atau membuka posko pengaduan masyarakat.