Negara Langgar HAM jika Bungkam soal Penyegelan Masjid Ahmadiyah

Pemerintah dinilai melanggar HAM jika tak bertindak menyeleseikan kasus penyegelan masjid Ahmadiyah, di Tebet Jakarta Selatan.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 09 Jul 2015 14:16 WIB

Author

Eli Kamilah

Penyegelan masjid Ahmadiyah. Foto: Antara

Penyegelan masjid Ahmadiyah. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Pemerintah bisa disebut sebagai pelanggar HAM, jika tak mengambil tindakan menyelesaikan kasus penyegelan masjid Ahmadiyah, di Tebet Jakarta Selatan. Pelanggaran juga terjadi saat mempersulit pengurus Ahmadiyah yang tengah mengurus izin penggunaan bangunan tersebut.

Anggota Komnas HAM, Imadadun Rahmat mengatakan, sudah mengirimkan tiga surat ke instansi berbeda. Salah satunya ke Wali Kota Jakarta Selatan, untuk meminta peninjauan kembali surat penyegelan.

"Kalau pemerintah mendiamkan peristiwa ini, mendiamkan kekerasan terhadap mereka, itu melanggar HAM. Kalau pengurusnya memproses perijinan untuk mendapatkan izin sementara, itu hak mereka. Maka jika negara mempersulit, ini berarti negara terlibat dalam pelanggaran HAM," kata Imadadun Rahmat, Kamis (9/7/2015).

Kemarin, Badan Kesbangpol Jakarta Selatan menyegel Masjid Ahmadiyah di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Itu adalah penyegelan pertama kali yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta terhadap masjid Ahmadiyah. Pemerintah Kota Jakarta Selatan mengklaim penyegelan itu untuk meredam permusuhan dan mengantisipasi munculnya gerakan radikal.

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Tim Teknis Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Belum Ungkap Apapun