KBR, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(KontraS) menuding Komnas HAM secara diam-diam mengarahkan para korban
untuk menyetujui rekonsiliasi yang ditawarkan pemerintah. Wakil
Koordinator KontraS, Krisbiantoro mengatakan tudingan itu didasarkan
pada aduan sejumlah korban pelanggaran HAM, seperti korban Talang Sari.
Hal itu dilakukan untuk memecah belah suara keluarga korban.
"Kami
melihat upaya itu memecah belah korban dan membingungkan korban.
Harusnya kalau ingin mengajak diskusi korban untuk mencari format diskusi
terbaik, ya harusnya melibatkan semua korban dan pendamping. Bukannya
diam-diam menawarkan solusi yang mereka anggap benar, yakni
rekonsiliasi," kata Krisbiantoro Senin, (6/7/2015).
Kris meminta Komnas HAM untuk lebih terbuka
dan berdialog dengan para aktivis HAM lainnya. Sebenarnya, kata dia,
para korban dan aktivis tidak antirekonsiliasi. Namun, cara penyelesaian
kasus HAM masa lalu ini perlu dilakukan dengan tepat.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia secara diam-diam diketahui mendekati
korban pelanggaran HAM dan membujuknya untuk menyetujui upaya
rekonsiliasi. Komnas HAM dianggap hendak menjauhkan korban pelanggaran
HAM atau keluarganya dengan aktivis HAM, KontraS salah satunya.
Editor: Malika
Komnas HAM Terbukti Kondisikan Korban HAM Setujui Rekonsiliasi
Wakil Koordinator KontraS, Krisbiantoro mengatakan tudingan itu didasarkan pada aduan sejumlah korban pelanggaran HAM, seperti korban Talang Sari.
Aksi penyelesaian kasus HAM. Foto: Antara
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Kontras: Diskriminasi Papua Bukan Hal Baru
"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"DPR: Polri Harus Usut Kasus Pengepungan Mahasiswa Papua
"Pasti ada sesuatu yang main di balik ini semua, tidak semata-mata bagian daripada apa yang dilakukan oleh mahasiswa."Tolak Rasisme terhadap Papua, Kontras Desak Presiden Minta Maaf
"Cara Presiden hanya dengan menyatakan 'mari kita saling memaafkan', itu pernyataan yang tidak cukup menjawab persoalan-persoalan di Papua."Walhi Ragu Pemerintah Bisa Kelola Listrik Nuklir
"Bahkan terhadap putusan CLS (citizen lawsuit) soal kabut asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir?"Kenapa Orang Papua Ingin Merdeka?
"Rakyat Papua menuntut pemisahan dari Indonesia sejak tahun 1960-an, termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi dan politik."Jelang Pilkada Serentak 2020, KPU Rancang Strategi Antisipasi Hoaks
Hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos menjadi yang paling fenomenal pada Pemilu 2019Pasca-Rusuh Rasisme, Jokowi Akan ke Papua Pekan Depan
"Sekarang ini saya fasilitasi khusus orang-orang adat. Yang pemuda, dan mama-mama, berdialog. Nanti kelanjutan baru pemerintah."Istana Minta Polisi Tangkap Pelaku Rasisme pada Mahasiswa Papua
"Ormas siapa pun yang menganggu, provokatornya harus ditangkap."MA Menangkan Gugatan Korban Konflik Maluku, Pemerintah Harus Ganti Rugi Rp3,9 Triliun
Pemerintah harus ganti rugi, tapi MA tidak memberi tenggat waktu untuk pembayarannya.Mahasiswi Papua Tak Tahu Ada Tiang Bendera Patah
"Kami saat itu memang sudah ajak, untuk bagaimana kita bisa bicara baik-baik, malah kita, 15 orang di dalamnya itu langsung diancam."Korban Rasisme Berhak Menggugat
Setiap orang yang menjadi korban diskriminasi ras dan etnis berhak mengajukan gugatan ganti rugi, seperti diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008.Insiden Asrama Papua di Surabaya, Khofifah Minta Maaf
Polisi mengklaim tak melakukan tindakan rasialisLBH Papua: 74 Tahun Merdeka, Indonesia Belum Bebas dari Rasisme
"Sekalipun langit bumi Surabaya akan retak karena rasisme, namun hukum wajib ditegakkan di bumi hiu dan buaya itu."Terduga Pelaku Penyerang Anggota Polsek Wonokromo Diduga Terafiliasi ISIS
Polisi juga membawa istri terduga pelaku berinisial F dan ketiga anaknya ke Mapolda Jawa Timur.Istana: Isu HAM Bukan Fokus Jokowi Saat Ini
Lima tahun mendatang, fokus Jokowi adalah soal sumber daya manusia atau human capital. Istana Undang Prajurit Operasi Seroja pada Peringatan Kemerdekaan ke-74
Serangan Indonesia ke wilayah Timor Timur pada Desember 1975 dikenal sebagai 'Operasi Seroja'. Peringati Kemerdekaan, Jokowi Kembali Serukan Kerukunan
Demi menjaga kualitas SDM di masa mendatang. Belasan Eks DI/TII dan NII Ikrar Setia kepada NKRI, Bagaimana Dua Juta Lainnya?
"Kami keluarga besar Harokah Islam Indonesia beserta eks Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dan eks Negara Islam Indonesia beserta segenap pendukungnya dengan ini berikrar..."16 Negara Pasifik Minta PBB Tinjau Kasus HAM di Papua
"Indonesia harus memahami bahwa ada keprihatinan mendalam (terhadap Papua)."Polisi Tangkap Buruh yang Hendak Aksi Damai, Jurnalis Turut Jadi Korban
"Kalau yang di tempat TVRI ada satu bus yang turun di situ, lalu digiring sama polisi."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 11
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 8
TNI Disusupi Radikalisme
News Beat