KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM) mendesak pemerintah segera membuat road map jangka panjang
penanganan pengungsi dan pencari suaka di seluruh Indonesia. Ketua Komnas HAM,
Nur Kholis mengatakan, saat ini pemerintah hanya memiliki program jangka pendek
yang sifatnya situasional.
Kata dia, pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri, harus lebih gencar lagi melobi dunia dan Asia Tenggara, untuk bersama-sama memikirkan penyelesaian permasalahan pencari suaka tersebut.
“Kalau mau menyelesaikan masalah seperti ini karena ini masuk kategori masalah Internasional, kalau ingin membuat road map harus membuat standar dari ketentuan umumnya terlebih dahulu. Mana hal-hal yang boleh dilakukan dan mana hal-hal yang tidak boleh dilakukan," ujarnya kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Selasa (28/7).
"Misalnya kan standart
internasional itu, kebebasan orang untuk berpidah, hak orang untuk hidup, tidak
boleh disiksa dan sebagainya itu merupakan prinsip-prinsip umum, baru kemudian
kita pikirkan langkah selanjutnya. Kalau prinsip umumnya sudah disetujui secara
nasional itu jadi tidak ada itu kepikiran untuk menaruh mereka dipulau sendiri,” ujarnya lagi.
Ketua Komnas HAM, Nur Kholis menambahkan, pemerintah pusat
harus memperbaiki politik luar negerinya agar setidaknya Negara di Asia
Tenggara menganggap masalah ini merupakan masalah bersama yang harus dicari
penyelesaiannya secara bersama.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan PBB urusan pengungsi UNHCR, menandatangani nota kesepahaman soal perlindungan pengungsi para pencari suaka. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan advokasi dan langkah lainnya yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia bagi pengungsi dan orang lainnya yang berada dibawah mandat UNHCR di Indonesia.
Editor: Dimas Rizky
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," 
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi." 
"dalam aturan ini industri-industri yang disasar memang yang terdampak Covid-19"
Satgas sendiri sejauh ini telah memberikan lima insinerator kepada 5 provinsi di Indonesia dan membantu pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit besar di DKI Jakarta
"Memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir karena area genangannya mencapai 425 hektare, juga perkuat ketahanan pangan"
"Untuk 63,9 juta untuk masyarakat rentan,"
