KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta rancangan
peraturan pemerintah RPP tentang antikriminalisasi pejabat daerah tak
bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Meski begitu,
menurut Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi, lembaganya tidak akan
terpengaruh pada peraturan tersebut dalam menangani kepala daerah yang
kebijakannya berujung pada korupsi. Peraturan itu, kata Johan, juga tak
bisa menghalangi kerja penindakan korupsi pejabat daerah. Sebab, Undang-undang tipikor lebih tinggi kedudukannya dibandingkan peraturan
pemerintah yang tengah disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tersebut.
"Pelanggaran
seperti apa harus jelas. Intinya begini, kalau Pepres itu bertentangan
dengan Undang-Undang itu yang tidak boleh. Tetapi kalau Perpres itu
tidak bertentangan ya tidak masalah. Kalau Perpres ini dijalakan, pidana
tetap bisa dilakukan juga? Oiya bisa kalau pejabat daerah itu melanggar
pidana," jelas Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi SP kepada KBR,
Selasa (7/7).
Sebelumnya, pemerintah tengah menyusun rancangan
peraturan agar pejabat daerah yang melakukan kesalahan administratif
tidak dipidanakan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi berdalih, peraturan itu untuk
mempercepat pembangunan dan mendorong perekonomian. Sebab dia mengklaim,
selama ini sebagian besar pemangku kebijakan ragu-ragu membelanjakan
anggaran lantaran takut dipidanakan.
Editor: Dimas Rizky
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
