KBR, Jakarta- LSM antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta
pemerintah mengkaji ulang rencana penyusunan peraturan tentang
pembebasan pidana bagi pejabat daerah yang melakukan kesalahan
administratif. Koordinator bidang Hukum ICW Emerson Yuntho mengatakan,
tanpa ada kajian komprehensif, maka pemerintahan Presiden Jokowi akan
dianggap melindungi praktik-praktik buruk pejabat daerah. Faktanya,
kata dia, berdasarkan catatan Kemendagri, ada 200-an kepala daerah yang
tersandung kasus korupsi. Dari catatan tersebut, kebanyakan pejabat
kedapatan ingin memperkaya diri sendiri, salah satunya lewat
kewenangannya menentukan kebijakan.
"Seringkali
memang mereka menggunakan cara-cara, entah itu kebijakan, entah itu
yang sifatnya administratif, tapi memang tujuan mereka adalah ingin
memperkaya diri. Kita agak khawatir ya ini hanya persoalan
administratif, kalau persoalan administratif saja, tapi tidak
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, barangkali mungkin kita bisa
tolelir. Tapi, kecenderungan yang kita lihat kan, ya tadi, mereka
melakukan praktik korupsi untuk kepentingan-kepentingan, entah itu
memperkaya diri sendiri, atau mengembalikan dana-dana politik yang sudah
meereka keluarkan," ujarnya kepada KBR, Selasa (7/7/2015).
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan,
berdasarkan data Kementerian Keuangan, sampai saat ini ada Rp 255
triliun dana aggaran yang belum digunakan dan masih mengendap di Bank
Pemerintah Daerah. Yudi menduga, belum dibelanjakannya uang tersebut
oleh pemerintah daerah lantaran faktor ketakutan pemegang kuasa anggaran
tersandung dugaan korupsi.
Itu sebabnya, Pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan agar
pejabat daerah yang melakukan kesalahan administratif tidak dipidanakan.
Dengan begitu, pemerintah daerah diharapkan bisa segera membelanjakan
uang tersebut untuk mendanai pembangunan daerah dan mendorong
pertumbuhan ekonomi.
Editor: Dimas Rizky
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
