KBR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menegaskan akan mencopot kepala
daerah Tolikara, Papua apabila terbukti menerbitkan peraturan daerah
yang bertentangan dengan perundangan.
Menurut Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmaji, sanksi
tersebut sesuai UU Pemerintahan Daerah. Menurut dia, aturan pelarangan
rumah ibadah tidak sesuai undang-undang yang mengatur kebebasan
beribadah.
"Pada
saatnya nanti kita mencari barang yang bertentangan itu, apakah benar
ada atau tidak. Kemudian, selanjutnya untuk pemberian sanksi untuk
kepala daerah. Jadi sanksi yang ada
dalam Undang-undang mulai dari teguran sampai pemberhentian," jelas Juru
bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmaji kepada KBR, Rabu (22/7/2015).
Sebelumnya,
Kemendagri melakukan penyelidikan terkait dugaan peraturan daerah yang
melarang pendirian rumah ibadah di Tolikara, Papua. Peraturan Daerah itu
diduga menjadi akar permasalahan yang memicu konflik masyarakat di
Tolikara Papua.
Editor: Quinawaty Pasaribu
Besaran tunjangan yang diterima bervariasi.
"Karena less travel, less physical engagement, ini akan mengubah cara kita bekerja di kemudian hari. Saya melihat akan ada perubahan perpindahan permasalahan dari ruang publik ke ruang privat."
Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan atas penunjukan ini Kementerian Pertahanan akan menyiapkan badan cadangan logistik strategis yang di dalamnya banyak melibatkan prajurit TNI
"Dari sejumlah 1.262 orang kasus positif yang kita identifikasi hanya ada 17 orang yang saat ini kita rawat dan isolasi di RS Yudistira Cimahi"
Hal itu diperparah dengan penanganan dan penyelesaian masalah yang belum juga menemui titik terang. 
"Peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur sehingga dilakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum," 
"Jumlah uang masih akan dihitung dan dikonfirmasi lebih dahulu kepada para saksi-saksi."
"Penerimaan CPNS tahun 2020 akan kami tiadakan." 
Pemerintah menganggarkan Rp 87,55 triliun untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan. Data terbaru Kementerian Keuangan, tingkat penyerapannya baru di level 5,12 persen atau sekitar Rp4,48 triliun.
"Berharap nanti KND ini bisa menjadi lembaga independen yang memonitoring apa yang menjadi regulasi, kebijakan, dan program dari pemerintah." 
"Yang tidak ada akses internet berarti harus pakai luar jaringan. Tidak harus semuanya pakai akses internet,"
Tanggung jawab Kementerian Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi adalah memperkuat ketahanan pangan nasional. 
"Saya kira ini kewarasan kita ini sudah luar biasa tidak dipakai gitu lho." 
"Ppengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan"
"Artinya kalau bicara tentang pendapatan negara, ini adalah kebohongan yang dilakukan oleh KKP, oleh menteri kita. Jadi bukan untuk kemaslahatan negara, tapi untuk kemaslahatan makelar."
"Walaupun format tidak sesuai dengan yang kita rencanakan semula, perayaan hari ulang tahun ke 75 Republik Indonesia ini tetap harus hikmat."
Dari hasil investigasi, Polri mengklaim bahwa Satgas Tinombala sudah memberi peringatan terlebih dahulu sebelum menembak. 
"Sampai hari ini sudah ada 31 perusahaan yang sudah kita verifikasi faktual yang diumumkan ada 26."
