Kemendagri: Copot Kepala Daerah yang Keluarkan Perda Diskriminatif

Kementerian Dalam Negeri menegaskan akan mencopot kepala daerah Tolikara, Papua apabila terbukti menerbitkan peraturan daerah yang bertentangan dengan perundangan.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 23 Jul 2015 08:02 WIB

Author

Yudi Rachman

Kemendagri: Copot Kepala Daerah yang Keluarkan Perda Diskriminatif

Ilustrasi kerukunan antar umat beragama. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menegaskan akan mencopot kepala daerah Tolikara, Papua apabila terbukti menerbitkan peraturan daerah yang bertentangan dengan perundangan.

Menurut Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmaji, sanksi tersebut sesuai UU Pemerintahan Daerah. Menurut dia, aturan pelarangan rumah ibadah tidak sesuai undang-undang yang mengatur kebebasan beribadah.

"Pada saatnya nanti kita mencari barang yang bertentangan itu, apakah benar ada atau tidak. Kemudian, selanjutnya untuk pemberian sanksi untuk kepala daerah. Jadi sanksi yang ada dalam Undang-undang mulai dari teguran sampai pemberhentian," jelas Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmaji kepada KBR, Rabu (22/7/2015).

Sebelumnya, Kemendagri melakukan penyelidikan terkait dugaan peraturan daerah yang melarang pendirian rumah ibadah di Tolikara, Papua. Peraturan Daerah itu diduga menjadi akar permasalahan yang memicu konflik masyarakat di Tolikara Papua.


Editor: Quinawaty Pasaribu

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rawan Kriminalisasi Kelompok Rentan, Aktivis Minta RKUHP Ditolak