KBR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menegaskan akan mencopot kepala
daerah Tolikara, Papua apabila terbukti menerbitkan peraturan daerah
yang bertentangan dengan perundangan.
Menurut Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmaji, sanksi
tersebut sesuai UU Pemerintahan Daerah. Menurut dia, aturan pelarangan
rumah ibadah tidak sesuai undang-undang yang mengatur kebebasan
beribadah.
"Pada
saatnya nanti kita mencari barang yang bertentangan itu, apakah benar
ada atau tidak. Kemudian, selanjutnya untuk pemberian sanksi untuk
kepala daerah. Jadi sanksi yang ada
dalam Undang-undang mulai dari teguran sampai pemberhentian," jelas Juru
bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmaji kepada KBR, Rabu (22/7/2015).
Sebelumnya,
Kemendagri melakukan penyelidikan terkait dugaan peraturan daerah yang
melarang pendirian rumah ibadah di Tolikara, Papua. Peraturan Daerah itu
diduga menjadi akar permasalahan yang memicu konflik masyarakat di
Tolikara Papua.
Editor: Quinawaty Pasaribu
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengatakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas formalitas
"Komisi II DPR akan rapat pengambilan keputusan Tingkat I pada 23 September 2019. Insya Allah dibawa pada Rapat Paripurna terakhir."
"Coba, 'hukum yang hidup di masyarakat' itu apa? Ga jelas! Rumusan di RKUHP pun tidak pasti, dan juga pemerintah mengakui belum punya penelitian soal ini loh!"
fenomena eksodus itu menunjukkan ada ketidaknyamanan yang dirasakan mahasiswa Papua, selama tinggal di luar Papua.
Undang-undang apapun pasti diterima dan pasti akan disidangkan dan akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana isi putusannya atau apa yang diuji, pasal berapa, ayat berapa kita lihat nanti
Menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam.
“Polisi dan teman-teman dari BIN (mengawasi) mungkin tujuan mereka baik. Mereka mau melihat mahasiswa, namun dianggap intimidasi."
"Nggak hanya karet banget, tapi brutal banget. Bahwa melindungi, menghormati hukum adat iya. Tapi untuk pidana, nggak bisa."
Masyarakat sipil menyiapkan materi gugatan uji materi
"Kami melihat satu tindakan abuse, sewenang-wenang kepada advokat dan penggiat HAM, sehingga kami mengadukan ini ke Kompolnas."
"Tentu saja akan kita segera pertimbangkan, apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai PLT," kata Jokowi.
Dalam pengembangan kasus ini, Komisioner KPK Alexander Marwata menyebut, Menpora Imam Nahrawi melalui Miftahul Ulum, diduga telah meminta dan menerima uang sebesar total Rp 26,5 miliar.
Komisi HAM PBB mendesak status tersangka Veronica Koman dicabut. Tapi polisi malah bersiap memasukkan Veronica ke dalam daftar buron.
Itu kenapa masih terbakar? Ya gak mungkin negara gak bisa mantau
Pemerintah hanya melakukan penyegelan sesaat tanpa mengusut pelanggaran yang dilakukan korporasi. 
sedangkan yang agak pekat itu terjadi di Kalimantan itu di tiga bandara di Pontianak, Ketapang, dan Samarinda baru
"Jutaan orang akan meninggalkan kantor dan rumahnya, turun ke jalan-jalan, bergabung dengan para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya era bahan bakar fosil."
51 lokasi di Riau, Kalbar, dan Kalteng disegel untuk penyelidikan lebih lanjut. 
Protes terhadap pengesahan RUU KPK terus bergulir
"Kenapa pelanggaran HAM, penembakan, kenapa penangkapan terus terjadi? Kenapa demo dibatasi? Hal-hal ini yang perlu diingat oleh negara."