KBR, Jakarta - Seorang Polisi Wanita aktif yang berpangkat Jederal lolos seleksi tahap awal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jendral tersebut bernama Basaria Panjaitan yang yang mendapat dukungan dari Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan untuk menjadi pimpinan lembaga antikorupsi tersebut.
Ketua Pansel KPK, Destry Damayanti mengatakan, Basaria merupakan salah satu wanita dari 23 wanita yang lolos dalam seleksi awal bursa calon pimpinan KPK. Kata dia, Selain Basaria, ada dua perwira tinggi Polri lainnya yang lolos seleksi tahap awal calon pimpinan KPK.
Mereka adalah Deputi Bidang Koordinasi dan Keamanan Nasional di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Syahrul Mamma dan Kapolda Papua, Yotje Mende.
“tergantung yah, karena itu semua ada kadarnya, dan juga harus ada pembuktian jangan sekedar dugaan-dugaan saja tanpa bukti. Kita kan juga ada azas praduga tak bersalah gitukan dan ini juga sebenarnya bukan satu-satunya sumber kita untuk mendapatkan rekam jejak dari para calon yah karena nanti juga bakal ada lembaga formal juga yang melakukan dan juga termasuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan LSM-LSM,” ujarnya kepada wartawan di kantor Setneg.
Sebelumnya, Basaria Panjaitan merupakan Polwan yang berpangkat Brigadir Jenderal, saat ini dia bertugas sebagai pengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim) di Lembang, Bandung. Dia juga merupakan polwan yang memiliki pangkat tertinggi saat ini. Wakapolri Budi Gunawan, merekomendasikan Basaria sebagai calom pimpinan KPK.
Editor: Erric Permana
Jenderal Wanita Polri Jagoan BG, Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK
Seorang Polisi Wanita aktif yang berpangkat Jederal lolos seleksi tahap awal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Basaria Panjaitan. (Sumber: Sipsspolri)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Ditahan di Mako Brimob, Mahasiswa Papua Sulit Didampingi
Dari tanggal 31 Agustus saat penangkapan dilakukan hingga saat ini. Akses pendampingan itu dibatasi," kata Tim AdvokatAlasan KLHK Tak Umumkan Identitas Perusahaan Pembakar Hutan
"Bukannya kita tidak mau membuka, tapi ini masih dalam proses penyidikan. Kita pun biasanya menyebut inisial, belum boleh nyebut PT-nya."78 Persen Pengusaha Hutan Belum Lapor Pengendalian Karhutla
"Karena ada konsekuensi penegakan hukum jika terbukti ada perusahaan yang lalai dalam menjaga arealnya dari karhutla."Polri: Tersangka Makar Papua Silakan Ajukan Praperadilan
"Tersangka Surya Anta ditanya, mau jadi apa? 'Saya mau jadi Presiden Papua', ngomong gitu dia waktu pemeriksaan. Dengan dokumen-dokumen yang didapatkan, ya itu sudah jelas (makar)."Sampaikan 4 Poin, Mahasiswa Ragu DPR Tepati Janji Tak Sahkan RUU Bermasalah
"Aliansi mahasiswa fokus mendesak DPR, mengingat 24 September merupakan paripurna terakhir dan satu dari 4 tuntutan mereka adalah DPR tidak mengesahkan 4 RUU, diantaranya RKUHP dan RUU Pertanahan"Cukai Rokok Naik, FAKTA: Masih Kurang!
"Rendahnya kenaikan cukai rokok akan berdampak pada pola peralihan konsumsi rokok mahal ke murah"Dewan Adat Papua Minta Polisi Hentikan Penangkapan Sewenang-wenang
"Kita minta Polda Papua dan Papua Barat untuk selektif dan menghentikan seluruh penangkapan sewenang-wenang, dan membuka akses yang luas untuk keluarga."Jokowi Minta DPR Tunda Pengesahan RKUHP
"Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI, agar pengesahan RUU KUHP ditunda." Menpora Mundur, Jokowi Tunjuk Hanif sebagai Pengganti
"Kemarin Bapak Presiden sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Imam Nahrawi, dan tadi mengangkat Saudara Hanif Dakiri"Pemerintah Segera Cabut Konsesi Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru
Pengambilalihan ditarget rampung sebelum akhir 2019KEK Tanjung Lesung, Belum Ada Fasilitas Darurat Bencana di Master Plan-nya
Meski urgensinya sudah ditekankan berbagai riset, fasilitas darurat bencana belum masuk ke dalam rencana pembangunan KEK Tanjung Lesung.Aksi Dukung Pemerintah Naikkan Tarif Cukai Rokok
Massa pun meminta komitmen pemerintah menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya.Buru Veronica Koman, Polda Jatim Terbitkan DPO
"Saat ini kami sudah mengeluarkan DPO dan kemarin melakukan upaya paksa dan melakukan pencarian kerumah di Jakarta dan melakukan penggeledahan," Menpora Tersangka, KPK: Tidak ada Motif Politis
"Kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu, ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau. Dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu yang lalu,"Karhutla, Sawit Watch: Komitmen Penindakan Pelaku Masih Rendah
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengatakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas formalitasMeski Dikritik Tidak Pro-Rakyat, Semua Fraksi DPR Sudah Setuju RUU Pertanahan
"Komisi II DPR akan rapat pengambilan keputusan Tingkat I pada 23 September 2019. Insya Allah dibawa pada Rapat Paripurna terakhir."Ratusan Ribu Orang Minta Jokowi Tolak RKUHP
"Coba, 'hukum yang hidup di masyarakat' itu apa? Ga jelas! Rumusan di RKUHP pun tidak pasti, dan juga pemerintah mengakui belum punya penelitian soal ini loh!"Mahasiswa Papua Eksodus, Komnas HAM Minta Pemerintah Tanggapi Serius
fenomena eksodus itu menunjukkan ada ketidaknyamanan yang dirasakan mahasiswa Papua, selama tinggal di luar Papua.MK Siap Terima Pengajuan
Undang-undang apapun pasti diterima dan pasti akan disidangkan dan akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana isi putusannya atau apa yang diuji, pasal berapa, ayat berapa kita lihat nantiMahasiswa: Pengesahan UU KPK dan Revisi KUHP Gerus Demokrasi
Menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Eps.6: Kuliah di Perancis, Cerita dari Dhafi Iskandar
Insiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak
Inisiatif Masyarkat untuk Wujudkan Hunian yang Layak
Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak
Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak