Dana Talangan Lapindo Tunggu Tanda Tangan Menkeu

Kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, saat ini dokumen itu masih ada di meja Menteri Keuangan.

BERITA , NASIONAL , NASIONAL

Senin, 06 Jul 2015 12:56 WIB

Author

Aisyah Khairunnisa

Dana Talangan Lapindo Tunggu Tanda Tangan Menkeu

Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Foto: Antara

KBR, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menyatakan  dokumen perjanjian dana talangan Lapindo masih menunggu tanda tangan menteri. Kata Basuki, saat ini dokumen itu masih ada di meja Menteri Keuangan. Alasannya, pemerintah baru menerima pendapat Jaksa Agung yang menyatakan perjanjian dana talangan PT Minarak Lapindo harus ditandatangani Menteri Keuangan.

“Kemarin kan siapa yang harus tanda tangan sudah ditetapkan oleh, disarankan pendapat hukumnya oleh kejaksaan agung, yang nanda tangani harus pak Menteri Keuangan. Nah sekarang ini mulai Jumat kemarin, hari ini dimonitor terus sampai seberapa finalisasinya, kalau itu sudah finalisasi tinggal tanda tangan,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/7/2015).

Basuki menambahkan, verifikasi data penerima di daerah juga masih berjalan. Menurutnya, untuk satu hari diperkriakan ada 200 berkas penerima yang diverifikasi.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan mencairkan dana talangan untuk ganti rugi korban lumpur Lapindo pada akhir Juni lalu. Namun, ternyata target itu molor lantaran dokumen perjanjian masih belum ditandatangani. Padahal Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana talangan lumpur Lapindo sebesar Rp 827 miliar sudah diteken Presiden Joko Widodo. 


Editor : Sasmito Madrim

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

TNI Disusupi Radikalisme

News Beat

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19