NASIONAL

Walhi: Sidang Gugatan Kebakaran Hutan Riau Berjalan Lambat

"KBR, Jakarta - LSM lingkungan WALHI menilai sidang gugatan terhadap pemerintah dan beberapa lembaga lainnya atas kasus kebakaran hutan di Riau dan Jambi pada tahun 2013 berjalan sangat lambat dan bertele-tele."

KBR, Jakarta - LSM lingkungan WALHI menilai sidang gugatan terhadap pemerintah dan beberapa lembaga lainnya atas kasus kebakaran hutan di Riau dan Jambi pada tahun 2013 berjalan sangat lambat dan bertele-tele.

Direktur Eksekutif Walhi Riau, Riko Kurniawan mengatakan hingga 2014 ini kebakaran hutan masih saja terjadi di Riau. Sementara sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu belum juga sampai pada pengambilan keputusan. Kata dia sidang akan dilanjutkan pada 12 Agustus mendatang dengan agenda pemaparan bukti-bukti.

"Sidang gugatan Walhi sendiri di PN Jakarta Pusat itu tidak ada hal yang luar biasa ataupun proses hukum yang adil dan berpihak pada lingkungan. Misalnya begini, sidang di PN Jakarta Pusat itu bertele-tele dan lambat sekali proses untuk sampai pada pengambilan keputusan. Sampai sekarang ini itu sudah hampir setahun lebih sidang berlangsung," jelasnya saat dihubungi KBR, Rabu (30/7)

Walhi menyebutkan salah satu penyebab kebakaran hutan kembali terjadi di wilayah Riau karena pemerintah mengabaikan prediksi terjadinya badai El Nino pada Juni hingga Sepetember yang menyebabkan kekeringan.

Riko mengatakan seharusnya pemerintah tidak mengabaikan prediksi El Nino itu. Pemerintah harus menghentikan segala aktivitas pembukaan lahan gambut di Riau.

Sebab pembukaan lahan gambut bisa memicu kebakaran hutan. Kata dia akibat kelalaian pemerintah ini kerusakan lingkungan karena kebakaran hutan jadi makin parah.

"Segeralah ditutup kanal-kanal (gambut) itu untuk segera dibasahi. Sehingga jika terjadi (badai) El Nino akan mengurangi titik api. Tetapi itu kan tidak pernah dilirik oleh pemerintah. Setelah kejadian dua bulan lalu asap tebal di Riau selesai dan aktivitas kembali biasa, pemerintah mengabaikan prediksi El nino," jelasnya.

Riko menambahkan pihaknya juga mendesak pemerintah segera meninjau ulang izin penggunaan hutan dan lahan gambut terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi dalang dibalik kebakaran hutan.

Sebelumnya Walhi melayangkan gugatan Presiden SBY, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Polri, Pemprov Riau, Pemprov Jambi dan 13 pemerintahan Kabupaten/Kota di Riau serta Jambi.

Walhi menilai mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyimpangan tata kelola hutan dan pencemaran lingkungan yang menyebabkan kebakaran hutan terus terjadi secara berulang di wilayah Riau dan sekitarnya.

Editor: Pebriansyah Ariefana

• walhi
• riau
• kebakaran