KBR, Jakarta – Jumat lusa (25/7) diprediksi menjadi puncak arus mudik yang menggunakan transportasi laut.
Menurut Kepala PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Merak, Yanus Lentanga, mengatakan saat puncak arus mudik diperkirakan ada 140 ribu lebih orang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera.
Saat ini, kata Yanus, ada 28 kapal yang dioperasikan, dan 11 loket yang dibuka untuk melayani penumpang
"Yang biasanya hanya sekitar 3.000 ini sudah 10 ribu. Kendaraan dua juga dari 650 jadi diatas 3 ribu, roda empat, dari 1.800 ini sudah diatas 6 ribu. Nah untuk di hari puncak itu kita perkirakan di atas 140," kata Yanus ketika dihubungi Portalkbr, Rabu (23/7)
Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang, kata Yanus, pelabuhan juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengatur lalu lintas di pelabuhan. Semisal pengaturan area parkir di luar pelabuhan, dan menyiapkan area untuk beristirahat. Hingga saat ini, meskipun cuaca di Pelabuhan Merak tidak bersahabat, Yanus memastikan aktivitas penyebarangan masih normal.
Editor: Anto Sidharta
Lusa, Puncak Arus Mudik Melalui Laut
Jumat lusa (25/7) diprediksi menjadi puncak arus mudik yang menggunakan transportasi laut. Menurut Kepala PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Merak, Yanus Lentanga, mengatakan saat puncak arus mudik diperkirakan ada 140 ribu lebih orang ya
Rabu, 23 Jul 2014 11:52 WIB
puncak Arus Mudik, Laut
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Koalisi Kawal Capim KPK Desak Jokowi Evaluasi Pansel
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menegaskan beberapa nama yang lolos bermasalah dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal kepatuhan terhadap LHKPN Keliru Kelola Lahan Gambut Sebabkan Kebakaran
KKI Warsi menemukan bukti lahan gambut yang terbakar berada di areal sejumlah perusahaan. Diantaranya, perusahaan Pesona Belantara, PT. Sumber Nusa Pertiwi (SNP), dan Bahari Gembira Ria (BGR)Konferensi Gereja Pasifik Angkat Bicara Soal Rasisme Papua
"Menyebut saudara dan saudari Melanesia kita di Papua Barat 'monyet', sama dengan menyebut semua penduduk Kepulauan Pasifik 'monyet'."Ribuan Orang Desak Pemerintah Nyalakan Lagi Internet di Papua
"Kegelapan informasi ini harus dihentikan sekarang juga. Dan kami berharap masyarakat membuka mata lebar-lebar terhadap situasi yang terjadi di Papua."Bupati Jayawijaya: Ada Baku Tembak di Pasar Jibama Papua
"Masyarakat jangan terpancing isu yang nanti mengatakan bahwa masyarakat ditembak. Ini dia (KKSB) menggunakan senjata api maka dilumpuhkan."AMP: Pertemuan Jokowi dengan Tokoh Papua Tidak Penting
"Tokoh masyarakat Papua, tokohnya harus jelas. Orang yang tidak tahu persoalan, orang hanya ingin makan minum, dapat uang baru diundang, itu kan tidak masuk akal."Koalisi Sipil: Perjanjian RCEP Tidak Pro-Rakyat, Pemerintah Harus Transparan
“Jika aturan RCEP tersebut diterapkan, maka akan sangat sulit mengharapkan adanya undang-undang yang pro-rakyat."Penambahan Aparat di Papua akan Memicu Pelanggaran HAM Baru
"Yang dikhawatirkan adalah terjadi pelanggaran HAM, penanganannya yang tidak profesional. Sebagai contoh beberapa bulan terakhir kasus penyalahgunaan senjata api di Papua sangat tinggi...,"Jokowi Akan Undang Tokoh Papua dan Papua Barat ke Istana
Sayangnya, tokoh dari kelompok pro-Papua Merdeka tidak masuk daftar undangan.YLBHI: Pemerintah Menutup-nutupi Situasi di Papua
"Itu bukti bahwa pemerintah sengaja menutup-nutupi dan ketakutan kalau apa yang terjadi di Papua itu akan merugikan pemerintah."Aliansi Mahasiswa Papua: Kami Ingin Merdeka
"Kami sudah muak dengan pendekatan militer. Kami hidup sederhana. Kami ingin hidup layak dengan alam kami. Kami ingin merdeka."Warga Papua: Pemblokiran Internet Malah Menambah Persoalan
"Justru kalau pemerintah memblokir jaringan internet di Papua ini malah menambah persoalan. Istilahnya orang Papua merasa didiskriminasi untuk pemerataan jaringan internet."LBH Jakarta: Kasus Pelanggaran HAM Papua Sering Dikaburkan
"Seringkali kasus yang dihadapi oleh teman-teman dari Papua ini faktanya dikaburkan. Siapa korban, siapa pelaku, dibolak-balik."Pro-Kontra Penambahan Kursi Pimpinan MPR Diputus Akhir Agustus
Partai-partai belum satu suaraKominfo Blokir Internet di Papua, ICJR: Itu Melanggar Hukum
"Satu satunya landasan hukum (pemutusan layanan komunikasi) hanya kalau negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Kan presiden tidak pernah mengatakan itu dalam keadan darurat."Wakil Ketua MPR Tolak Tender Mobil Baru Menteri Rp147 Miliar
Wakil Ketua MPR menilai anggaran mobil baru itu mestinya bisa dipakai untuk beasiswa anak unggulan, atau membangun sekolah yang hancur akibat gempa.Aliansi Mahasiswa Papua Unjuk Rasa Tolak Rasisme di Depan Markas Tentara
"Usir orang Papua pulang ke tanah airnya, maka NKRI harus keluar dari Tanah Papua sebagai jalan paling demokratis."Kominfo Blokir Internet di Papua, Publik Sulit Dapat Fakta
"Sulitnya jurnalis untuk menginformasikan fakta di lapangan, dan ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya atas situasi yang ada.”KPI Akui Tak Berwenang Awasi Netflix
Remoivi menekankan KPI sering gagal memahami kewenangannya yang diatur dalam regulasi pemerintahPSI: Pin Emas DPRD DKI Hamburkan Uang Negara Rp1,3 Miliar
Menurut Ketua DPW PSI DKI Jakarta, anggaran itu harusnya dipakai untuk hal penting, seperti membayar staf ahli, atau membuka posko pengaduan masyarakat.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Presiden Diminta Tidak Tergesa-gesa Serahkan Nama Calon Pimpinan KPK ke DPR
Ngopi Bersama Azul Eps 38: Kementerian Baru, Atur-atur Nomenklatur
Kabar Baru Jam 15
Cek Fakta Top 5 Hoax of The Week 17-24 Agustus 2019
Kabar Baru Jam 14