Lindungi Konsumen, Perketat Masuknya Baju Bekas Impor

KBR, Jakarta- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan masuknya baju impor bekas ke pasaran.

NASIONAL

Minggu, 20 Jul 2014 15:26 WIB

Author

Eli Kamilah

Lindungi Konsumen, Perketat Masuknya Baju Bekas Impor

lebaran, pakaian impor, pakaian bekas, impor bekas, kemendag

KBR, Jakarta- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan masuknya baju impor bekas ke pasaran.

Pengurus Harian YLKI Husna Zahir mengatakan, barang bekas impor dinilai bertentangan dengan UU perlindungan konsumen. Dalam UU tersebut pelaku usaha dilarang memperjualbelikan barang yang tidak sesuai mutu. Namun, jika barang tersebut sudah masuk ke pasaran, pemerintah akan berhadapan dengan hak konsumen dalam menentukan pilihan, sehingga sulit untuk menindak hal itu

"Kalau kita berbicara konsumen barang-barang yang beredar di Indonesia, adalah barang-barang yang legal, baik, layak kemudian tidak membahayakan. itu tanggungjawabnya ada di semua pihak, baik yang memasukan barang atau yang mengawasi. Kalau memang sudah ada di pasar, konsumen memang memang punya hak memilih, masalahnya dia tahu apa tidak," kata Husna kepada KBR, Minggu (20/7)

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim tidak bisa menghentikan peredaran baju bekas impor jika sudah masuk di pasaran. Menurut Kemendag jika ditindak maka akan bertentangan dengan UU perlindungan konsumen soal hak konsumen dalam menentukan pilihan. Padahal, potensi kerugian negara pertahunnya akibat baju bekas impor mencapai 3,162 milirar rupiah

Editor: Rony Rahmatha

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Hakim Diminta Dalami Kesaksian Pelajar Korban Penyiksaan Polisi

Kabar Baru Jam 17

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Omnibus Law untuk Siapa?