KBR, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengancam melaporkan 21 perusahaan nakal yang tidak mengucurkan Tunjangan Hari Raya THR kepada pegawainya. LBH Jakarta menilai perusahaan memiliki berbagai cara untuk tidak memberikan THR. (Baca: Pidanakan Perusahaan Tak Bayar THR Buruh!)
Pengacara LBH Jakarta, Muhammad Isnur mengatakan perusahaan yang enggan membayar THR termasuk kategori pelanggaran pidana dan bisa dilaporkan ke pengawas di Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, perusahaan bisa disidik dan diseret ke pengadilan bila tetap tidak memenuhi kewajibannya.
"Pertama mereka tidak membayar sama sekali, tidak ngasih, alasannya nggak punya uang atau nggak jelas tanpa ngasih alasan. Kedua ngasih tapi dengan misalnya cuma 100 ribu 200 ribu, uang kerahiman doang. Dua itu modus. Ada modus yang sangat kejam ya, mereka habis kontrak, dan kata mereka abis lebaran dipanggil lagi," kata Isnur saat dihubungi KBR, Sabtu (16/7) sore.
Pengacara LBH Jakarta, Muhammad Isnur. Hingga hari ini, LBH Jakarta menerima aduan 21 perusahaan belum membayarkan THR untuk total 610 karyawan. Perusahaan ini sebagian besar di Jabodetabek. Pihaknya sudah mensomasi seluruh perusahaan dan 1 perusahaan sudah mencairkan THR buat pegawainya.
Editor: Nanda Hidayat
LBH Jakarta Ancam 21 Perusahaan yang Tak Kucurkan THR
KBR, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengancam melaporkan 21 perusahaan nakal yang tidak mengucurkan Tunjangan Hari Raya THR kepada pegawainya.

Sabtu, 26 Jul 2014 19:11 WIB


thr, jakarta, perusahaan, lbh
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Migor Langka Pedagang Pasar Pemerintah Gagal Awasi
"Ssudah hampir dua bulan ini tersendat. Bahkan sudah tidak ada barangnya."
Pemberian USG ke Puskesmas Tak Merata Kemenkes Akui Ada Kendala
Pembagian USG ke puskesmas di seluruh Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia, dan mengejar target penurunan prevalensi hingga 14 persen pada 2024.
108 Ribu Calon Jemaah Haji 2023 Belum Lunasi Biaya Haji
Secara keseluruhan pemerintah rencananya akan memberangkatkan 221 ribu calon jemaah haji pada tahun ini.
Airlangga Perpu Cipta Kerja Segera Diparipurnakan DPR
Airlangga tidak menyebut secara pasti, kapan DPR akan membacakan Perpu Cipta Kerja di Rapat Paripurna. Namun ia memberi sinyal bahwa DPR setuju untuk segera mengesahkan kebijakan ini.
Kiara Tanggul Raksasa Hanya Batasi Ruang Gerak Nelayan Jakarta
Pembangunan tanggul raksasa tidak akan berdampak baik untuk masyarakat, khususnya kalangan nelayan. Pembangunan tanggul raksasa hanya akan membatasi ruang gerak masyarakat pesisir beraktivitas.
PUSKAPA 34 Persen Dispensasi Perkawinan Anak Karena Hamil
Ada empat masalah yang melatarbelakangi kehamilan anak sehingga terjadi perkawinan diantaranya, kesulitan hidup
Perkara Asupan yang Semestinya Dikasih ke Bayi dan Balita
Bahaya memberikan sembarang makanan ke bayi atau balita dibahas di podcast What's Trending
Dewan Pers Soroti Masih Tingginya Kekerasan terhadap Jurnalis
"Kekerasan bentuknya memberikan rasa yang tidak aman dan menimbulkan kecemasan saat liputan di lapangan," tuturnya.
Jokowi Instruksikan Target Penurunan Stunting Tercapai pada 2024
Presiden Jokowi meminta setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang stunting.
Jokowi Memerintahkan Percepatan Pembangunan Jalan di Daerah
Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.
Mayor TNI Helmanto Divonis Seumur Hidup Keluarga Korban Mutilasi Puas
Helmanto Fransiskus Dakhi ialah satu di antara enam prajurit TNI yang didakwa terlibat pembunuhan dan mutilasi empat warga di Kabupaten Mimika, 22 Agustus 2023.
PP Muhammadiyah Minta Apdesi Berhenti Usulkan Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun terlalu lama dan berpotensi membuka celah kejahatan dan penyelewengan yang tersistematis.
Usulan Perpanjangan Jabatan Kades Belum Jadi Kesepakatan Bersama APDESI
Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid menyebut isu perpanjangan masa jabatan kepala desa semakin bernuansa politis usai sejumlah fraksi di DPR dan pemerintah merespons positif.
1001 Cara Mengejar Target Penurunan Stunting
Pemerintah punya target penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen. Saat ini masih 21,6 persen. Berbagai langkah ditempuh pemerintah.
Banyak yang Lalai Waspada Karhutla di Tahun Politik
Mahfud MD mengingatkan, potensi Karhutla begitu besar akibat kelalaian yang akan terjadi di tahun politik jelang Pemilu 2024.
Wapres Tekan Perkawinan Anak dengan Pendekatan Hukum dan Agama
Perkawinan anak dapat memicu persoalan lain, mulai dari stunting, kematian ibu, maupun penambahan keluarga miskin baru.
Komisi I DPR Menetapkan 9 Anggota KPI Berikut Daftarnya
Rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap calon anggota KPI Pusat digelar tertutup.
Beberapa Modus Penyimpangan Dana BOS
Ada banyak modus penyimpangan dana BOS. Salah satunya, modus penggelembungan atau mark up jumlah siswa.
Ingin Berubah tapi Sulit Mungkin Masalahnya pada Nature dan Nurture
Tip mengubah perilaku yang disebabkan nature dan nurture dibahas asyik di podcast Diskusi Psikologi (Disko)!
Sudahkah Kamu Ngonten sesuai Etika
Aturan dan etika "ngonten" dibahas asyik di podcast What's Trending!
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Tergoda Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 7
Most Popular / Trending