Jokowi Diminta Bentuk Kementerian Koordinator Baru untuk Urus Lingkungan

"KBR, Jakarta - Kementerian koordinator baru itu perlu dibentuk agar kebijakan antar kementerian terkait dengan lingkungan hidup tidak tumpang tindih."

KBR, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo didorong untuk membentuk Kementerian Koordinator Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, usai pelantikannya Oktober mendatang. Kementerian koordinator baru itu perlu dibentuk agar kebijakan antar kementerian terkait dengan lingkungan hidup tidak tumpang tindih.

Koordinator Divisi Kampanye dan Perluasan Walhi Khalisa Khalid mengatakan hal ini terkait persiapan penyusunan kabinet oleh presiden pemenang pemilu Joko Widodo. Menurutnya, upaua untuk mencegah dan merehabilitasi kerusakan lingkungan bisa berjalan efektif dengan adanya kementerian baru itu. "Kami mendorong satu kementerian payung terkait sumber daya alam. Jadi Kementerian Koordinator Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," jelasnya kepada KBR, Kamis (31/7).

Dengan kementerian baru itu, kementerian dan lembaga yang terkait dengan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam akan masuk dalam lembaga koordinasi itu. "Jadi tidak lagi sektoral seperti saat ini, ada Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM. Ini yang kita lihat sebagai satu kesatuan ya. Jadi tidak hanya melihat pada Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi juga Kementerian sektoral lain dalam pengelolaan sumber daya lain juga harus dirombak," tegasnya.

Pegiat Walhi Nasional Khalisa Khalid menambahkan lembaganya telah menyerahkan rekomendasi pembentukan Kementerian baru ini langsung kepada tim Jokowi-JK. WALHI berharap pemerintahan Jokowi-JK ke depan bisa membuktikan komitmennya terhadap pembenahan dan pelestarian lingkungan dengan melaksanakan rekomendasi ini.

Selain Walhi yang mengusulkan pembentukan kementerian baru, sejumlah lembaga juga mengusulkan figur dan sejumlah nama untuk mengisi kabinet baru pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Satu diantaranya Komite Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Watch). Lembaga ini mengusulkan nama Hasbullah Tabrani sebagai calon menteri kesehatan pada kabinet yang akan dibentuk presiden terpilih Joko Widodo.

Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar mengatakan Hasbullah Tabrani pantas direkrut menjadi menteri kesehatan dengan rekam jejak yang pantas, seperti pakar asuransi kesehatan dan guru besar ilmu kesehatan di Universitas Indonesia. Indra Munaswar yakin, pakar kesehatan masyarakat yang direkomendasikannya itu paham dengan permasalahan penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Peraturan Pemerintah tentang rumah sakit itu belum dibuat oleh pemerintah hingga kini. Aturan turunan belum efektif. Dari 2010 kami membahas BPJS, beliau menguasai permasalahan jaminan sosial di berbagai negara, dan kebetulan ia salah seorang yang merumuskan undang-undang SJSN, kami melihat beliau lebih tepat," kata Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar ketika dihubungi KBR, Kamis (31/07).

Sebelumnya, pencalonan ketua komisi kesehatan DPR Ribka Tjiptaning sebagai menteri kesehatan memunculkan kontroversi. Lembaga anti-korupsi ICW dan Komnas Pengendalian Tembakau menolak nama Ribka Tjiptaning karena dianggap pro industri tembakau. Sementara itu, relawan pendukung Jokowi di Posko Perjuangan Rakyat menganggapnya layak menjadi menkes karena berpihak pada rakyat miskin. (Baca juga: Ini Janji Ribka Tjiptaning Jika Ditunjuk Jadi Menkes Oleh Jokowi)

Editor: Irvan Imamsyah

• jokowi
• kabinet
• lingkungan
• bpjs
• portalkbr