Jika Masuk Kabinet Jokowi, Muhaimin Diminta Mundur dari Ketua PKB

KBR, Jakarta

NASIONAL

Rabu, 30 Jul 2014 20:41 WIB

Author

Ninik Yulianti

Jika Masuk Kabinet Jokowi, Muhaimin Diminta Mundur dari Ketua PKB

muhaimin, jokowi, PKB

KBR, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar seharusnya mundur dari ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bila terpilih masuk kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pengamat politik Universitas Brawijaya Janty Jie mengatakan, hal ini ditujukan agar Muhaimin Iskandar lebih fokus dalam mengerjakan tugas pemerintahan.

Janti Jie juga mengkritik budaya politik PKB yang menolak saran tersebut dengan alasan demi menjaga kestabilan pemerintahan. PKB dinilai masih menerapkan budaya politik patron yang justru melemahkan proses demokrasi.

"Seharusnya Pak Muhaimin walaupun tidak jadi ketua, dia harus punya pengaruh ke dalam partai, karena kan selama ini partainya dia yang ngurus. Apakah sekarang Parpol menjadi Parpol yang elitis, kemudian politik balas dendam, ketika seseorang tidak jadi partai, dia kemudian tidak dianggap lagi," kata Janty Jie, Selasa (30/7) hari ini.

Janty Jie menambahkan PKB sebaiknya memperjelas kebijakan internalnya sebelum mengajukan kandidat menteri. Ia juga menyatakan bahwa hendaknya presiden terpilih Joko Widodo juga ditagih komitmen dan ketegasannya dalam menyusun kabinet non-transaksional.

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berencana mengajukan Muhaimin Iskandar untuk maju menjadi salah satu menteri dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. PKB menilai keberadaan Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB dalam kabinet tersebut akan menstabilkan pemerintahan.


Editor: Luviana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Menyoal Kebijakan Pemerintah Tangani Konflik Papua

Para Pencari Harta Karun

Kabar Baru Jam 8

KPK Berada di Titik Nadir?