KBR, Jakarta- Dewan Pengawas RRI bakal mengevaluasi pelaksanaan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaganya.
Anggota Dewan Pengawas RRI, Tias Anggoro mengatakan evaluasi itu diantaranya membahas soal keberimbangan dalam menyiarkan hasil hitung cepat dan peninjauan ulang sumber daya manusia yang dilibatkan.
"Kalau saya pribadi perlu ada koreksi ke dalam. Perlu ada koreksi ke dalam terhadap terhadap pelaksanaan survei tersebut. Koreksi itu terhadap banyak hal, ya. Yang pertama bagaimana kita menyelamatkan siarannya, ya. Karena RRI sebagai lembaga penyiaran tentu saja harus menampilkan juga atau menunjukkan prinsip keberimbangan dan netralitasnya. Artinya dalam siaran tidak hanya menyiarkan hasil survei milik puslitbang diklat RRI sendiri ya, tapi juga menyiarkan hasil survei milik lembaga lain."
Sebelumnya, RRI merilis hasil hitung cepat yang menunjukkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 52 persen lebih. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 47 persen lebih.
Namun, kegiatan ini dipermasalahkan oleh Komisi Penyiaran DPR, dan berniat memanggil jajaran direksi untuk menjelaskan sumber dana pelaksanaan survei itu. Bahkan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang RRI menayangkan hasil hitung cepatnya pada pilpres 9 Juli lalu.
Editor: Dimas Rizky
Kenaikan harga BBM nonsubsidi juga akan memicu inflasi dan pemborosan APBN.
Total sudah 73,6 persen pemda yang masuk kategori digital.
Kenaikan harga beras tertinggi didominasi terjadi di wilayah timur Indonesia.
"Kami ini masih butuh nasihat yang banyak, Pak Pendeta. Jadi mohon nasihatnya, mohon bimbingannya, mohon supportnya bagaimana kami bisa melakukan itu semua."
Pembangunan IKN Nusantara salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan.
Celios menyebut kenaikan harga BBM terutama Pertamax memunculkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya perpindahan atau pergeseran dari pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi.
Menurut Presiden Jokowi, hingga saat ini ini realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
Upaya menghapus kawin tangkap di NTT
Mencari potensi cuan di emiten ramah lingkungan
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
