RUU Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Siap ke Paripurna

Sembilan fraksi DPR menyetujui RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk segera disahkan di Paripurna.

NASIONAL

Kamis, 04 Jul 2013 18:26 WIB

Author

Nur Azizah

RUU Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Siap ke Paripurna

RUU, Perlindungan, Pemberdayaan Petani, DPR

KBR68H, Jakarta - Sembilan fraksi DPR menyetujui RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk segera disahkan di Paripurna.

Ketua Panja RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Herman Khaeron mengatakan, seluruh fraksi telah menyepakati judul RUU dan pembentukan dua aturan pemerintah dan lima peraturan menteri. RUU yang terdiri dari yang terdiri dari 10 bab dan 108 pasal ini mencakup perlindungan petani, ganti rugi gagal panen, asuransi pertanian, jaminan luasan lahan pertanian dan pemberdayaan petani.

"Sebagai sikap akhir dari masing masing fraksi dan pemerintah, apakah Rancangan Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat disetujui dan dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI? Setuju. Alhamdulillah," kata Herman Khaeron dalam Raker di Komisi Pertanian DPR.

RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu juga mengatur tentang fasilitas pembiayaan dan permodalan bagi petani. Penguatan kelembagaan, termasuk lembaga perbankan dan sanksi pidana juga diatur dalam RUU yang digagas oleh DPR ini. Sementara itu dalam pandangan ini fraksi, semua fraksi mendorong agar petani dibantu untuk memiliki lahan seluas 2 hektar.

Editor: Antonius Eko 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Ramai-ramai Mudik Dini

Ramadan (Masih) dalam Pandemi Covid-19

Kabar Baru Jam 8

Disability Right Fund (DRF) Mitra Disability People Organisation (DPO)