KBR68H, Jakarta – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berencana menggugat Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), kalau disahkan menjadi Undang-Undang besok (Selasa, 1/7)
Kepala Bidang Politik Nasional LIPI, Irin Gayatri mengatakan, RUU Ormas tidak diperlukan dan tidak relevan dengan kondisi sosial saat ini. Dia menilai, rencana pengesahan RUU itu membuat pemerintah dan DPR terkesan tidak mempercayai perkumpulan masyarakat. DPR dan pemerintah justru melihat perkumpulan masyarakat sebagai ancaman.
“RUU Ormas dibangun berdasarkan kerangka pikir yang cenderung sesat, yakni tidak percaya kepada masyarakat. Sehingga semua aktivitas masyarakat patut dicurigai, serta perlu diatur, dibina dan diawasi oleh negara. Padahal semestinya kehadiran berbagai kelompok kepentingan atau ormas yang berbasis kesamaan kepentingan dan bersifat diapresiasi oleh negara,” ujar Irin di Gedung LIPI, Jakarta.
Kepala Bidang Politik Nasional LIPI, Irin Gayatri menambahkan, pengesahan RUU menjadi Undang-Undang bakal menimbulkan kecurigaan antar kelompok, meningkatnya perlawanan masyarakat, memecah organisasi kemasyarakatan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara.
DPR rencananya akan mengesahkan RUU Ormas. Pemerintah mengklaim, RUU Organisasi kemasyarakatan (Ormas) telah mengakomodir pendapat semua pihak juga tidak bertentangan dengan HAM.
Editor: Antonius Eko
RUU Ormas Disahkan, LIPI Bakal Ajukan Gugatan
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berencana menggugat Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), kalau disahkan menjadi Undang-Undang besok (Selasa, 1/7)

Senin, 01 Jul 2013 19:33 WIB


LIPI, DPR, RUU ormas
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
1 Juta Kasus Covid Presiden Ajak Semua Terlibat Protokol Kesehatan
"Harus ada sinergi antarelemen, mulai dari struktur paling atas di provinsi gubernur, bupati, walikota, sampai ke level bawah kades, RT, RW,"
Jokowi PP dan Perpres Turunan UU Cipta Kerja Difinalisasi
Finalisasi ditargetkan selesai dalam beberapa pekan kedepan
Jokowi Hampir 250 Ribu Nakes Sudah Divaksin
Jokowi memahami masih perlu perbaikan manajemen di lapangan agar proses vaksinasi bisa dipercepat
Jokowi Lantik Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi
5 anggota tersebut terdiri dari unsur profesional dan pemerintahan
1 Juta Kasus Covid Menkes Ingatkan Protokol Kesehatan
"Yang pertama itu tadi protokol kesehatan 3M itu harus seluruh rakyat bergerak bersama sama, nggak mungkin kita sendiri bisa."
Suntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua Presiden Jokowi Tidak Terasa
"Hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan dua minggu yang lalu tidak terasa."
Tes Covid-19 GeNose Kemenhub Mulai Februari
"Kementerian perhubungan menjadi pelopor untuk menggunakan alat ini, nanti secara bertahap di simpul-simpul transportasi."
Kasus Positif Covid-19 Tembus 1 Juta Menkes Butuh Kerja Keras 3T
"Kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras untuk memastikan bahwa program testing program tracing atau pelacakan dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi"
Pandemi Covid Menko Airlangga Proyeksi Dana Pemulihan Ekonomi Naik
"Pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di 2021 memerlukan support yang sama dengan 2020,"
KPK Periksa Dirut Operasional PT Pertani dalam Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19
KPK juga memanggil Dirut PT Bumi Pangan Digdaya Achmad Gamaludin Moeksin alias Agam
Kejagung Kantongi 7 Calon Tersangka Korupsi Asabri
Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung juga telah memeriksa 18 saksi dalam kasus ini
Hasil Tes PCR Covid-19 Lama Begini Upaya Kementerian Kesehatan
"Kita lihat bahwa untuk memperluas laboratorium untuk pemeriksaan PCR ada syarat-syarat tertentu."
GeNose Upaya Murah Menyisir Virus Korona
"Kita akan dorong semua public area juga pakai ini. Karena ini sudah dirilis oleh Genose, oleh Kementerian Kesehatan. "
Jokowi Ingatkan Pentingnya Toleransi Di Indonesia
Toleransi membantu merawat Indonesia kepada peradaban yang lebih maju harmonis dan modern
KNKT Lanjutkan Pencarian CVR Sriwijaya Air
Data CVR akan melengkapi data flight data recorder (FDR) yang sudah ditemukan, dan diunduh timnya.
Gubernur Anies Perpanjang PSBB Jakarta Hingga 8 Februari
"Akan fokus menjangkau dan menekan terjadinya klaster keluarga karena klaster keluarga menyumbang 566 klaster,"
Vaksinasi Covid-19 Satgas Sudah Lebih 146 Ribu Nakes
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,”
Pengembangan Vaksin Merah Putih ini Alasan Menristek Dorong banyak Metode
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,”
Banjir Kalsel Mulai Surut
Kapal ADRI 50 juga mengangkut personel TNI, bahan-bahan logistik, peralatan rumah sakit lapangan, serta alat berat guna membantu korban bencana alam di Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Barat.
Kemendag Klaim Stok Daging Sapi Aman
PT Suri Nusantara Jaya di Bekasi, Jawa Barat memiliki cadangan daging sapi dan kerbau hingga 17 ribu ton
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Pesan untuk Kapolri Baru terkait Catatan Pelanggaran HAM
Sudah Negatif Covid, Perlu Swab Ulang?
Kabar Baru Jam 8
Strategi Pengusaha Hotel dan Resto Merespons PPKM