Komnas HAM Pantau Penerapan PP Remisi Korupsi dan Terorisme

KBR68H, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bakal meninjau pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 tentang remisi narapidana.

NASIONAL

Jumat, 12 Jul 2013 21:39 WIB

Author

Bambang Hari dan Ade Irmansyah

Komnas HAM Pantau Penerapan  PP  Remisi Korupsi dan Terorisme

lapas tanjung gusta, Komnas HAM, PP Remisi Korupi dan Terorisme


KBR68H, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bakal meninjau pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 tentang remisi narapidana. Peraturan itu mengatur soal ditiadakannya remisi bagi tahanan kasus terorisme dan narkoba. Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila beralasan, langkah tersebut diambil karena diduga peraturan tersebut sebagai pemicu kericuhan yang berujung pada pembakaran Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta di Medan Sumatera Utara.(Baca: Kelebihan Kapasitas Diduga Picu Pembakaran Lapas Tanjung Gusta) 

"Komnas HAM itu sebenarnya banyak menerima pengaduan yang berkaitan dengan hak atas remisi, dan lain sebagainya. Nah itu mendapatkan pengaduan dari tahanan. Mereka lebih mempermasalahkan soal pemberlakuan PP 99 tahun 2012. Mereka merasa itu merupakan hak mereka untuk mengajukan (remisi-red). Berkaitan dengan hal itu, Komnas HAM akan melakukan kajian terkait PP No 99 Tahun 2012. Nanti hasil kajian itu kami akan sampaikan kepada lembaga-lembaga terkait. Terutama Menkumham," katanya saat dihubungi KBR68H.

Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila menambahkan, selain mengenai pemberlakuan Peraturan Pemerintah itu, pihaknya juga bakal mengkaji penyebab lain dari peristiwa tersebut. Dia menduga kericuhan itu juga terjadi lantaran kapasitas Lapas yang terlalu penuh, sehingga tak mampu lagi menampung jumlah tahanan yang ada.

Sementara itu, anggota Komisi Hukum DPR, Ahmad Yani menilai pemicu kerusuhan dan pembakaran Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan semalam karena narapidana mempersoalkan adanya peraturan pemerintah yang diskriminatif. Peraturan yang dianggap mendiskriminasikan narapidana itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Aturan itu melarang para terpidana teroris, korupsi dan narkoba mendapatkan potongan masa tahanan atau remisi. Menurut Yani, aturan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).(Baca: Kerusuhan LP Tanjung Gusta Terbesar di Indonesia)

“Kita sesungguhnya udah cape kita sesungguhnya. Udah berulang kali mengingatkan. Yang problem kita ini kan ada di Wamen ini. Wamen ini kan kaya kemarin juga, bagaimana dia mengomentari proses peradilan yang ada di Jogja. Beliau ini kan belum punya informasi yang cukup, data-data yang cukup yang komentar seperti ini. kalau dia LSM baru boleh berkomentar. Tidak ada data aja LSM berkomentar. Ini kan dia pejabat negara. Ini kan yang berbahaya ini yang menurut saya prilaku-prilaku seperti ini dan untuk mengagas perubahan PP itu kan kita sama-sama tahu yaitu wamen, inilah yang kita tidak inginkan”, kata Ahmad Yani kepada wartawan di Gedung DPR.

Anggota Komisi Hukum DPR, Ahmad Yani mempunyai solusi soal peraturan pemerintah distriminatif itu. Kata dia PP itu perlu dikaji ulang lewat undang-undang tentang Pemasyarakatan.( Baca: Lima Terpidana Teroris Lapas Tanjung Gusta Berhasil Ditangkap)

Editor: Nanda Hidayat


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Upaya Kurangi Risiko Bencana Iklim

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Perkara Bukber Tahun ini

Kabar Baru Jam 10