KBR68H, Jakarta – Fraksi PKS di DPR yakin RUU Organisasi Kemasyarakatan atau RUU Ormas bakal disahkan dalam sidang paripurna kali ini. Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nurwahid mengatakan, RUU Ormas sudah mengakomodasi keinginan masyarakat Indonesia untuk berserikat dan berkumpul.
Hidayat memastikan RUU itu tidak seperti yang dikhawatirkan masyarakat luas. Hidayat mengklaim RUU Organisasi Kemasyarakatan akan menggantikan UU Ormas lama produk Orde Baru yang sangat represif dan membatasi kebebasan berserikat.
“Kami setuju undang-undang ini segera disahkan. Sebab kalau undang-undang ini tidak disahkan, maka secara tidak langsung kita menyetujui untuk diberlakukannya terus menerus undang-undang produk orba itu, undang-undang yang represif dan tidak demokratis itu,” kata Hidayat Nur Wahid.
Pengesahan RUU Ormas masih menuai pro dan kontra di masyarakat dan DPR. Pekan lalu, paripurna batal mengesahkan RUU ini dengan alasan perlu ada revisi dan sosialisasi.
Di parlemen, Fraksi PAN meminta pengesahan RUU itu ditunda. Sementara di masyarakat, banyak elemen masyarakat menolak pengesahan RUU Ormas dengan alasan mengancam kebebasan berserikat. Sejumlah LSM Ormas meminta agar DPR berkonsentrasi membenahi KUHP atau merevisi UU Perkumpulan dan UU Yayasan, jika hendak digunakan untuk menertibkan ormas-ormas anarkis.
Editor: Antonius Eko
Fraksi PKS Optimistis RUU Ormas Sah Hari ini
Fraksi PKS di DPR yakin RUU Organisasi Kemasyarakatan atau RUU Ormas bakal disahkan dalam sidang paripurna kali ini. Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nurwahid mengatakan, RUU Ormas sudah mengakomodasi keinginan masyarakat Indonesia untuk berserikat dan ber
Selasa, 02 Jul 2013 12:28 WIB
pks, dpr, ruu ormas
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Masuki Masa Pemulihan OJK Beberkan Sejumlah Tantangan yang Bakal Dihadapi Perbankan
"Menurut dia, struktur perbankan nasional masih didominasi populasi bank dengan skala usaha yang kecil dengan daya saing yang masih rendah."OJK Tetap Waspadai Risiko Kredit Meski Tumbuh 325 Persen
"Permodalan tergolong kuat dengan capital adequacy ratio sebesar 25,35 persen, pertumbuhan DPK sebesar 9,4 persen. Tentunya ini turut mendukung integritas perbankan."Serapan APBD Rendah KPPOD Dorong Pemerintah Sanksi Pemda
"Kalau daerah-daerah yang tidak memiliki kinerja bagus terhadap serapan anggaran ini, itu diberikan punishment, disinsentif. Sehingga ke depan, kinerjanya itu menjadi salah satu indikator"Inmendagri tentang Libur Nataru Terbit Mudik Ditiadakan
"Kenapa kita terbitkan satu bulan sebelumnya kita sudah siaga? Karena agar persiapannya lebih baik"Simulasi Bappenas Upah Buruh 2022 Idealnya Naik 5 Persen
Keputusan menaikkan upah minimum sebesar 1,09 persen dinilai akan membuat Indonesia kembali masuk daftar negara dengan pendapatan lower middle income.Kementerian ESDM Optimistis Nol Emisi Penggunaan Listrik di 2060
"Kalau dari sisi energi, kita menyusun roadmap bahwa semua listrik di 2060 sudah akan zero emission. Jadi tidak hanya netzero. Kalau untuk listrik, di roadmap yang kami susun adalah nol"Bivitri Susanti Uji Formil UU Ciptaker Putusan MK Sarat Nuansa Politis
Putusan inkonstitusional bersyarat oleh MK itu dinilai sarat muatan politis. Indikasi itu dilihat dari amar putusan dan adanya 4 dari 9 hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion.KPPOD Pelayanan Publik Kerap Mandek di Masa Pandemi COVID-19
Pelayanan publik kerap mandek atau tidak memberikan pelayanan di masa pandemi Covid-19.Ahli Hukum Dewan Adat Perlu Mendapat Pelatihan Khusus Keadilan Restoratif
Jangan sampai Dewan Adat menerapkan keadilan restoratif yang justru keliru.FOMO Sapiens BubarkanMUI dan Oversharing Data Pribadi di IG
#BubarkanMUI dan Oversharing Data Pribadi di IGSimulasi ESDM Transportasi dan Manufaktur Masih Hasilkan Emisi Tinggi Hingga 2060
"Sektor transportasi dan industri manufaktur di 2060 masih mengeluarkan emisi yang cukup besar angkanya. Per simulasi itu angkanya 400 juta ton,emisinya dari dua sektor tersebut"Mahfud Penyelesaian 9 Kasus Pelanggaran HAM Berat Perlu Persetujuan DPR
Sembilan kasus HAM berat terjadi sebelum tahun 2000 atau sebelum ada Undang-Undang Peradilan HAM.Hari Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan Koalisi Desak RUU TPKS Segera Disahkan
"Kita tetap akan terus mengupayakan ini sampai disahkan. Pokoknya sampai benar-benar korban terlindungi," MK Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional Buruh Cabut SK Upah Minimum
"Jadi ada perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk menunda atau menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas sebelum dilakukannya revisi ini,"Ini Alasan Indonesia Pangkas Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional
"Kebijakan pelaku perjalanan yang baik adalah sensitif dan spesifik tentunya memperhatikan tidak hanya kondisi di negara kita namun juga negara asal kedatangan pelaku perjalanan,"Mobilitas Meningkat Tanpa Prokes Akan Sangat Mengkhawatirkan
Semakin tingginya mobilitas masyarakat dalam beberapa pekan terakhir.Instruksi Mendagri Atur Aktivitas Masyarakat Saat Libur Nataru
Inmendagri akan mengatur aktivitas serta pergerakan masyarakat untuk mengantisipasi penularan COVID-19 selama libur Nataru.Sia-sia Pembangunan Ekonomi Tanpa Perhatikan Gender
Pembangunan yang tepat harus memikirkan gap atau jarak ketimpangan gender, agar tidak menjadi pekerjaan semu.Kominfo Hoaks Paling Banyak Diunggah Lewat Facebook
"Persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 4.463 unggahan. Kini pemutusan akses telah dilakukan terhadap 5.031 unggahan hoaks Covid-19 dan 131 unggahan lainnya sedang ditindaklanjut"KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi PTPN XI
"Tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 25 November hingga 14 Desember 2021."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 12
Kabar Baru Jam 11
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
