KBR, Jakarta- Sebanyak lima sertifikat Vihara di Cirebon, Jawa Barat hingga kini masih dikuasai pemerintah. Kelima Vihara tersebut adalah Vihara Dewi Welas Asih di Jalan Kantor Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Vihara Pemancar Keselamatan di Jalan Winaon, Vihara Budi Asih di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Klenteng Talang, dan Mes Guru Talang.
Sekretaris Yayasan Buddha Metta Richard D. Pekasa mengatakan kelima sertifikat yang diambil paksa pada 1997 itu atas nama Yayasan. Kata dia, saat itu sertifikat diambil paksa oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kota Cirebon dengan dalih Vihara dijadikan tempat aktivitas organisasi terlarang.
"Di Vihara Dewi Welas Asih ini yang berdiri sebelum Indonesia merdeka yakni tahun 1595 atau Klenteng Talang yang berdiri pada tahun 1450, hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan dan budaya, bahkan sekarang bangunannya telah ditetapkan menjadi Cagar Budaya," katanya, Senin (5/06/2023).
Ia menyatakan, berbagai upaya untuk meminta kembali sertifikat telah ditempuh termasuk ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) namun hasilnya nihil.
"Upaya sudah sering kali kita lakukan, dari pengurus yang dulu sampai sekarang pun tetap hasilkan tidak jelas. Instansi terkait yang kita konfirmasi hanya memberikan jawaban singkat yaitu sedang diproses," ujarnya.
Baca juga:
- Arkeolog Ekskavasi Situs Diduga Era Empu Sendok
- Luhut Soal Tarif Borobudur: Jangan Cari Popularitas dengan Kritik Saya
Sekretaris Yayasan Buddha Metta Richard D. Pekasa memastikan, baik Vihara maupun Klenteng sampai sekarang dan dari tahun ke tahun selalu melaksanakan ritual hari besar keagamaan, kegiatan pelestarian budaya bahkan digunakan untuk kegiatan lintas iman.
"Selain menjadi tempat perayaan hari besar keagamaan, selama ini Vihara tersebut menjadi tempat pelestarian tradisi dan budaya, juga wadah toleransi dimana Ibu Sinta Nuriah Wahid dan Komunitas Lintas Iman sering berkunjung dan Berdiskusi," terangnya.
Ia meminta, kepada pemerintah bersikap adil karena memeluk agama dan melaksanakan ajaran sesuai dengan agamanya diatur dalam Undang Undang.
"Kami berharap adanya keadilan bagi Umat Buddha di Cirebon dimana hak asasi untuk pengembalian sertifikat Vihara dapat segera terlaksana," pungkasnya.
Editor: Rony Sitanggang
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
