KBR, Jakarta – Pelaporan atas video viral Siswa SMP, SFA yang mengkritik Pemerintah Kota Jambi akhirnya dicabut. Perkara yang dilaporkan oleh Kabag Hukum Setda Kota Jambi, Gempa Awaljon dengan Pasal 28 ayat (2) dan 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu pun berakhir damai. Namun, apakah ini menyelesaikan masalah? Bagaimana Lebih lanjut dibahas bareng Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Johanna Poerba.
Selain itu, FOMO Sapiens kali ini menyoal orisinalitas dalam dunia fesyen berkaca pada merek fesyen Polo Indonesia yang serupa tapi tak sama dengan Polo Ralph Lauren. Ini pun berkaitan dengan harga dan kualitas meskipun tak jarang konsumen rela mengeluarkan budget lebih demi menunjang penampilan.
1. Anak Dipolisikan Pemkot Jambi
Pekan ini warganet diramaikan dengan pelaporan Pemkot Jambi terhadap anak, SFA. SFA mengunggah video di Tiktok yang ditujukan kepada beberapa instansi pemerintahan terutama Pemkot Jambi.
Dalam videonya, SFA mengungkapkan kondisi rumah neneknya yang rusak akibat kendaraan bermuatan berat milik PT Rimba Palma Sejahtera Lestari yang rutin melintasi jalan depan rumah warga. SFA mempertanyakan perizinan perusahaan tersebut yang diduga melakukan eksploitasi hasil hutan beserta perjanjian antara pihak perusahaan dengan Walikota Jambi, Syarif Fasha.
Baca juga :
- Jokowi: Jalan-jalan di Seluruh Provinsi Banyak Perlu Perbaikan
- Menyoal Kasus TikToker Asal Lampung yang Dilaporkan Pakai UU ITE
- Desakan Serius Revisi UU ITE, Cegah Kriminalisasi
- Makin Cakap Digital 2022: Tips dan Trik Cek Berita Palsu di Dunia Digital
2. Antara Gaya dan Biaya
Jurnal berjudul 'Counterfeit Purchase Intention of Fashion Brands: The Personal Values and Social Aspect of Consumers as Determinants' oleh Mayasari dkk yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 2022 meneliti faktor konsumen barang fesyen replika yang memiliki kecenderungan membeli barang KW karena hasrat untuk terus cari kebaruan.
Barang replika kemudian menjadi opsi untuk memiliki barang yang terlihat mewah tanpa membeli barang ori. Selain itu, ada juga pengaruh lingkungan sosial.
Dengarkan bahasan selengkapnya di FOMO Sapiens pekan ini bersama Ian Hugen dan Aika. Akan ada juga obrolan soal maraknya penipuan online.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
