KBR, Jakarta - Kalangan legislatif menyoroti pendataan koperasi dan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah masih berantakan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana mengatakan karena data yang tidak konkret tersebut menjadikan pemberian bantuan pemerintah tidak merata dan kebijakan pemerintah jadi tidak tepat sasaran.
"Sehingga ini muncul di pandangan para pelaku UMKM, muncul suara-suara tidak adil tidak merata. Kemudian sering kalau mendapatkan kebijakan dari pemerintah selalu yang dapat itu-itu lagi," ujar Ananta Wahana pada rapat kerja bersama Kemenkop UKM, Kamis (8/6/2023).
Baca juga:
- 40 Ribu UMKM Abal-Abal di Rembang Diduga Dapat Bantuan saat Pandemi
- KUR Klaster UMKM Akan Dinaikkan hingga 460 Triliun pada 2023
Ananta juga mengatakan kesulitan mencari data UMKM di daerahnya sendiri di Banten. Kata dia, wajar jika pelaku UMKM kerap merasa tidak puas dengan kebijakan yang tidak merata.
Ia berharap pendataan UMKM dapat diperjelas prosesnya dan adanya kejelasan data di setiap daerah.
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Salah satu program prioritas tahun 2024 Kementerian Koperasi dan UKM adalah pendataan lengkap Koperasi dan UMKM dengan target 22,3 juta data hingga tahun 2024.
Editor: Agus Luqman
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
