KBR, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepolisian menganulir istilah persetubuhan dalam kasus pemerkosaan terhadap anak R yang terjadi di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Anggota Komisi Hukum di DPR, Santoso beralasan, penyebutan persetubuhan pada kasus dugaan pemerkosaan dinilai menghilangkan pelanggaran pidana kekerasan seksual.
"Statement persetubuhan ini tidak boleh disampaikan ke publik. Karena inikan korban masih kecil, apakah pantas disebut persetubuhan? Ini kurang tepat. Kemudian pasal yang disangkakan kepada para pelaku harus dimaksimalkan, dan jangan sampai ada lagi statement bahwa ini persetubuhan. Sehingga tidak menimbulkan adanya pelanggaran tindak pidana disitu," ujar Santoso, Kepada KBR, Senin (5/6/2023).
Baca juga:
- Polisi Tahan 5 dari 10 Tersangka Pemerkosaan Anak di Parigi Moutong
- Pengesahan RUU TPKS, Menteri PPPA: Wujud Kehadiran Negara
Anggota Komisi Hukum di DPR, Santoso mendorong Polri agar transparan dan menindak tegas para pelaku pemerkosaan. Termasuk mendesak Kepolisian tidak melindungi anggotanya yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini. Karena itu, ia mendorong penegak hukum dapat menjerat tersangka dengan pasal berlapis.
Menurut Santoso, penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera terhadap pelaku sekaligus memberikan pemenuhan hak korban. Politisi Demokrat ini juga berharap hukuman terhadap pelaku dapat menekan angka kekerasan seksual yang mengalami tren kenaikan.
"Menurut saya upaya menghukum pelaku terhadap peristiwa ini harus dilakukan melalui sangkaan pasal berlapis supaya jadi efek jera bagi orang-orang yang ingin melakukan ini, termasuk juga para pihak yang sengaja menjual anak-anak di bawah umur karena dilarang oleh undang-undang, ada Undang-Undang -Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang HAM, kan banyak aturan yang dilanggar," kata Santoso.
Baca juga:
Sebelumnya, dalam Konferensi Pers pada Rabu (31/5/2023) Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Agus Nugroho menerangkan bahwa kasus yang dialami korban R merupakan peristiwa persetubuhan anak di bawah umur. Ia beralasan tidak ada unsur kekerasan maupun ancaman dalam kasus tersebut.
Editor: Muthia Kusuma Wardani
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
