Bagikan:

Tenaga Honorer Mau Dihapus, Ombudsman RI Minta Pemerintah Transparan Kebutuhan Pegawai

Pemetaan kebutuhan pegawai ini perlu dibuat dan disosialisasikan dengan sejelas-jelasnya sebagai bagian dari transparansi kebijakan penghapusan tenaga honorer.

NASIONAL

Jumat, 17 Jun 2022 02:19 WIB

tenaga honorer

Tenaga fungsional menerima SK perjanjian kontrak PPPK di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jabar, Rabu (15/6/2022). (Foto: ANTARA/Dedhez Anggara)

KBR, Semarang - Ombudsman RI meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lebih tegas dalam menindaklanjuti kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng menyarankan agar Kemenpan-RB memetakan kebutuhan pegawai dalam setiap instansi pemerintahan.

"Hingga hari ini sesungguhnya kita nggak pernah tahu, berapa, sih kebutuhan di suatu instansi? Berapa formasi yang harus terisi? Kalau tidak terisi, kemudian akan diantisipasi dengan cara apa? Selama ini kalau tidak terisi maka rekrutmen itu berasal dari tenaga honorer. Nah, kalau kemudian ini tidak lagi dibuka honorernya, formasinya tetap tidak bisa optimal terisi, apa yang kita lakukan?” kata Robert dalam kegiatan “Update Publik Seleksi CASN 2021-2022: Evaluasi dan Perbaikan ke Depan”, Kamis (16/6/2022).

Baca juga:


Robert Na Endi Jaweng mengatakan pemetaan kebutuhan pegawai ini perlu dibuat dan disosialisasikan dengan sejelas-jelasnya sebagai bagian dari transparansi kebijakan penghapusan tenaga honorer, yang hingga kini masih dipertanyakan oleh masyarakat.

Selain itu, Ombudsman RI meminta agar Kemenpan-RB dapat dengan tegas memberikan sanksi fiskal ataupun administratif terhadap instansi yang masih mempekerjakan tenaga honorer setelah November 2023 nanti.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari konsistensi komitmen Kemenpan-RB terhadap kebijakan yang telah dibuatnya.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

RAPBN 2023, Penanganan Pandemi Tak Lagi Jadi Prioritas?

Most Popular / Trending