KBR, Semarang - Ombudsman RI meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lebih tegas dalam menindaklanjuti kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng menyarankan agar Kemenpan-RB memetakan kebutuhan pegawai dalam setiap instansi pemerintahan.
"Hingga hari ini sesungguhnya kita nggak pernah tahu, berapa, sih kebutuhan di suatu instansi? Berapa formasi yang harus terisi? Kalau tidak terisi, kemudian akan diantisipasi dengan cara apa? Selama ini kalau tidak terisi maka rekrutmen itu berasal dari tenaga honorer. Nah, kalau kemudian ini tidak lagi dibuka honorernya, formasinya tetap tidak bisa optimal terisi, apa yang kita lakukan?” kata Robert dalam kegiatan “Update Publik Seleksi CASN 2021-2022: Evaluasi dan Perbaikan ke Depan”, Kamis (16/6/2022).
Baca juga:
- Ribuan Tenaga Honorer di Banyuwangi Terancam Jadi Pengangguran
- Seleksi Guru PPPK, Pemerintah Diharapkan Berpihak Kepada Guru Honorer
Robert Na Endi Jaweng mengatakan pemetaan kebutuhan pegawai ini perlu dibuat dan disosialisasikan dengan sejelas-jelasnya sebagai bagian dari transparansi kebijakan penghapusan tenaga honorer, yang hingga kini masih dipertanyakan oleh masyarakat.
Selain itu, Ombudsman RI meminta agar Kemenpan-RB dapat dengan tegas memberikan sanksi fiskal ataupun administratif terhadap instansi yang masih mempekerjakan tenaga honorer setelah November 2023 nanti.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari konsistensi komitmen Kemenpan-RB terhadap kebijakan yang telah dibuatnya.
Baca juga:
Editor: Agus Luqman
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
Hanya sosok Ganjar Pranowo yang disiapkan sebagai Bacapres oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi guna melanjutkan kepemimpinan Indonesia,
Pasar tekstil lokal kini dibanjiri produk tekstil impor yang harganya lebih murah ketimbang harga produk dalam negeri, terlebih lagi mereka menjual dengan cara online.
Meski berbagai intervensi sudah dilakukan tapi hingga kini belum ada tanda-tanda penurunan harga beras.
