Bagikan:

Tahun Politik Menteri Bangun Koalisi, Mundur dari Pemerintahan?

"Karena tugas menteri itu secara konstitusi itu membantu presiden. Jadi dia tidak boleh punya visi misi selain presiden."

NASIONAL

Rabu, 08 Jun 2022 11:14 WIB

Ketum Golkar Airlangga, Ketum PAN Zulkifli, dan Ketum PPP Suharso saat acara Indonesia Bersatu (KIB)

Ketum Golkar Airlangga, Ketum PAN Zulkifli, dan Ketum PPP Suharso saat acara Indonesia Bersatu (KIB) di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6/2022). (Antara)

KBR,Jakarta-  Mulai bergeraknya mesin partai jelang Pemilu serentak pada 2024 akan berdampak pada pemerintahan. Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura berpendapat kinerja menteri-menteri tersebut akan terganggu dengan aktivitas politik dari agenda partainya, dalam mempersiapkan Pemilu. Padahal masa pemerintahan para menteri di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo saat ini, masih berjalan hingga dua tahun ke depan. 

Kata dia meski tak ada aturan yang melarang atau membolehkan, namun akan berdampak terlebih bila pemimpin partai tersebut menjabat di pemerintahan.

"Yang jadi masalah ketika kemudian sebagian besar para pimpinan partai atau pucuk-pucuk pimpinan yang kemudian menjabat sebagai pejabat pemerintah. Sebut lah menteri misalnya, seperti pak Airlangga, ada Prabowo. Apakah ini akan berdampak? Saya pikir pasti berdampak. Ini juga yang kemudian harus lebih antisipsi. Terutama oleh Presiden ya. Yang pertama adalah bagaimana kinerja mereka tidak terganggu. Menurut saya pasti terganggu. Yang kedua bagaimana kemudian institusi kementerian yang mereka pimpin itu tidak digunakan untuk dalam rangka aktivitas politik," ujar Charles kepada KBR, Selasa (07/06).

Sebelumnya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersepakat 
membentuk Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB pada Sabtu (4/6).  Nota kesepahaman KIB ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada. Airlangga saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian, sedangkan Suharso Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Kata  Peneliti Pusako, Charles Simabura, pilihan mundur sebagai pilihan yang rasional. 

"Jadi untuk menjaga etika bernegara yang dalam hal ini untuk menjaga juga konsentrasi. Karena tugas menteri itu secara konstitusi itu membantu presiden. Jadi dia tidak boleh punya visi misi selain presiden. Kalau dia sudah melakukan manuver politik, apakah termasuk untuk kepentingan pencalonan dia sendiri. Pak Prabowo ataupun Airlangga ya dalam hal ini, mesti diuji lagi komitmennya dan presiden harus menagih itu gitu," ujar dia. 

Baca juga:

Survei LSI: Intoleransi di Era Jokowi Masih Tinggi

Survei: Minyak Goreng Buat Jokowi Kehilangan Kepercayaan Warga

Kata Charles saat ini waktu yang tepat untuk mengevaluasi kinerja menteri.

"Saya pikir itu tidak mungkin tidak terganggu. Karena kan dia butuh kerja-kerja konsolidatif ya. Pergi ke daerah gitu ya. Apakah sosialisasi namanya, mengumpulkan kader, dan segala macam itu. Pasti akan terfragmentasi. Karena kan pemerintah punya kepentingan menyukseskan Pemilu. Nah di satu sisi, beberapa anggota kabinet justru punya agenda menyukseskan partainya atau dirinya sendiri dalam pemilu. Jadi beda kepentingan. Ini akan menimbulkan pembelahan juga di pemerintahan," urainya. 

 

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?