PMK Meluas, Pemerintah Batasi Mobilitas Hewan Ternak

"Daerah merah ini ada di 1.765 dari 4.614 kecamatan atau di 38 persen."

KBR, Jakarta - Pemerintah akan melakukan pembatasan berbasis mikro terhadap mobilitas hewan ternak. Pembatasan akan dilakukan di daerah yang terdampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau daerah zona merah.

Itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/06/2022).

“Untuk daerah berbasis level mikro, seperti di penanganan COVID-19 di PPKM, ini akan diberikan larangan hewan hidup, dalam hal ini sapi, untuk bergerak," kata Airlangga.

"Itu di daerah level kecamatan yang terdampak penyakit kuku dan mulut atau kita sebut daerah merah. Daerah merah ini ada di 1.765 dari 4.614 kecamatan atau di 38 persen,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, detail mengenai pembatasan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Baca juga: Musnahkan Ternak Terjangkit PMK, Pemerintah Beri Ganti Rugi 10 Juta

Pemerintah juga mengintensifkan vaksinasi PMK bagi hewan ternak. Airlangga menyampaikan, pengadaan vaksin akan menggunakan anggaran Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

“Disetujui untuk pengadaan vaksin yang khusus untuk tahun ini, itu sekitar 29 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN,” jelas Airlangga.

Selain vaksin, kata Airlangga, Presiden Jokowi juga memerintahkan jajaran terkait untuk mempersiapkan vaksinator dan obat-obatan.

Dia memastikan, pemerintah akan memperketat mekanisme penanganan hewan ternak agar virus tidak menyebar.

“Seluruh mekanisme yang harus dijaga, selain pergeseran hewan, juga kontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan. Artinya, biohazard melalui desinfektan itu penting karena kita juga melihat agar carrier virus ini untuk terus dijaga.

Editor: Wahyu S.

• Penyakit Mulut dan Kuku
• batasi hewan pmk
• airlangga hartarto
• kasus PMK