KBR, Semarang -- Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta adanya pemisahan antara angkutan over dimension dan over load (ODOL).
Ketua Organda, Adrianto Djokosoetono mengatakan keberadaan truk over dimension di Indonesia dikarenakan tidak adanya truk jenis pengangkutan khusus bahan berbahaya dan beracun (B3) yang spesifikasinya sesuai dengan standar yang ditetapkan di sini.
“Lalu juga dipisahkan antara over dimension dengan over load. Karena over dimension itu menurut kami ada 2 kepentingan ya, Pak. Ada angkutan khusus ataupun angkutan B3 yang memang secara spesifikasi tidak memungkinkan atau tidak ada speknya yang sesuai dengan dimensi yang diperbolehkan di sini," kata Adrianto dalam rapat masukan revisi Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di DPR, Rabu (15/6/2022).
Baca juga:
- Truk ODOL Dilarang, Ratusan Sopir Demo di Depan Gedung Dishub Jawa Tengah
- Ratusan Demonstran Tuntut Bupati Banyuwangi Revisi UU ODOL
Ketua Organda, Adrianto Djokosoetono berharap pemerintah lebih tegas dalam menentukan spesifikasi dimensi angkutan B3 di Indonesia.
Hal ini supaya angkutan B3 tidak lagi mendapatkan sanksi karena dianggap memiliki dimensi berlebihan, padahal di sisi lain, tidak ada solusi untuk permasalahan tersebut.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan dispensasi terkait dimensi angkutan B3.
Selain meminta dispensasi bagi angkutan B3, Organda juga meminta adanya kejelasan mengenai pengembangan roadmap angkutan ODOL yang lebih efisien dan klasifikasi kelas jalan, serta pemanfaatan teknologi dalam penegakan regulasi mengenai angkutan ODOL.
Editor: Agus Luqman
"Kami akan meminta keterangan dari Ibu PC, dan saat ini kami masih berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk memastikan tempat dan waktu," 
Presiden sudah indikasikan, sudah tak mungkin kita pertahankan terus demikian.
Cukup diatur saja normanya hukumannya dikembalikan ke UU Tipikor dan pemerintah mengajukan UU Tipikor untuk segera direvisi.
"Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka,"
Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI tahun ini mengusung tema "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat." Tapi, kapankah kita pulih dan merdeka dari trauma peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu?
Isu itu mencuat setelah beredar dokumen struktur dengan istilah Kaisar Sambo dan Konsorsium 303.
"Merupakan wujud nyata komitmen kami bersama untuk menyediakan uang rupiah yang berkualitas dan tepercaya kepada masyarakat."
Kondisi menjelang Pemilu 2024 ini menjadi kesempatan bagi partai politik baru untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dengan memberikan gagasan-gagasan baru 
Jika aturan di RKUHP diberlakukan secara merata tanpa melihat latar belakang orang penyandang disabilitas ataupun jenis tindakan yang mereka lakukan, maka bisa menyebabkan diskriminasi.
"daging sapi dan daging ayam pun sudah turun harganya. Demikian pula terkait dengan gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu seluruhnya turun,”
"Pertama adalah sinergi untuk mengatasi inflasi pangan itu menjadi penting karena Juli kemarin inflasi pangannya 11,47 persen sementara inflasi IHK-nya 4,94 persen."
Jalan lurus berdasarkan ruh konstitusi ini merupakan jihad ekonomi bangsa.
"Hati-hati ini, serapan baru Rp472 triliun. Padahal, ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, untuk pertumbuhan ekonomi di daerah."
Top three hoax of the week yang beredar dari tanggal 6 - 12 Agustus 2022, hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Instagram @TURNBACKHOAXID 
Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi.
"Ini menunda hak-hak korban dan keluarganya untuk melakukan proses proyustisia," 
Jika ingin menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu dengan jalur non-yudisial, maka harus ada prinsip dan mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.
Suciwati menganggap pemerintah mencari mudah, mencari aman dan tidak bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
"Bahkan kalau kita lihat jamnya ada yang memang sudah mepet-mepet dengan batas akhir pendaftaran partai politik,"
"Nah kalau hari ini Bapak Presiden membentuk tim menyelesaikannya di luar pengadilan, maka yang perlu kita tahu dan harus dibuka dulu adalah metode yang seperti apa itu"
