KBR, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menduga ada kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum dari pemerintah dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan, akibat dugaan kelalaian itu peternak merugi hingga Rp254 miliar.
"Oleh karena itu, valuasi terhadap ini penting agar pemerintah memiliki kepekaan. Betapa kerugian peternak itu nyata, bukan hanya pengkondisian atau pencitraan di media sosial misalmya ataupun jeritan-jeritan yang disampaikan dalam acara demonstrasi," ucap Yeka dalam siaran pers, Rabu, (15/6/2022).
"Itu tetapi juga itu ternyata kalau kita hitung, kerugian itu memang secara ekonomic dapat divaluasi dengan mudah sekali," tambahnya.
Baca juga:
- Ada PMK, Kementan Klaim Stok Hewan Kurban Surplus
- Vaksinasi PMK Ternak Dimulai, Begini Saran Asosiasi Peternak
Yeka menyebut, pihak yang bertanggung jawab adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, pejabat otoritas veteriner terkait, dan kepala daerah.
Dia merekomendasikan Kementan bersikap profesional dalam menjalankan kewenangannya menanggulangi PMK
Dia juga mendorong Kementan berkoordinasi dengan jejaring lintas kementerian dan lembaga. Sebab, Ombudsman menemukan adanya perubahan data mencurigakan terkait data kematian hewan ternak versi Kementan.
Editor: Wahyu S.
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
