KBR, Jakarta- Pemerintah memastikan bakal mengganti kerugian peternak yang sapinya dimatikan paksa akibat terjangkit penyakit kuku dan mulut (PMK).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ganti rugi musnahkan ternak terjangkit PMK yang diberikan sebesar 10 juta per sapi.
"Terkait dengan pergantian terutama terhadap hewan yang dimusnahkan atau pun dimatikan paksa pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk ternak UMKM itu sebesar 10 juta Rupiah per sapi," kata Airlangga dalam Keterangan Pers, Kamis (23/6/2022).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan telah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan penanganan wabah penyakit yang menyerang hewan berkuku dua itu.
"Bapak Presiden juga memberikan arahan bahwa untuk obat-obatan terus disiapkan dan jumlah vaksinator juga dilengkapi dan seluruh mekanisme yang harus dijaga selain pergeseran daripada hewan juga kontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan," katanya.
Baca juga:
Vaksinasi PMK, Fokus Ternak Sehat di Zona Merah dan Kuning
Ombudsman Duga Pemerintah Lalai Tangani PMK
Airlangga mengatakan, Jokowi telah menyepakati pengadaan vaksin PMK untuk tahun ini sebanyak 29 juta dosis. Seluruh pendanaanya akan dibiayai dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Editor: Rony Sitanggang
"Pak Erick ada tren kenaikan, Ridwan Kamil ada tren penurunan,"
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
